GOOD GOVERNANCE

Subagio S.Waluyo

  1. Buku-Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance
  2. Buku-Cetak Biru Sistem Aplikasi e-Government
  3. Buku-Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah
  4. Buku-Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
  5. Buku-Mengawal Perkembangan Democratic Governance
  6. Buku Pedoman-Kerangka Kerja Interoperabilitas e-Government Indonesia
  7. buku-Prinsip-Prinsip dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
  8. Buku-Sistem Informasi dan Manajemen e-Government
  9. Modul 1-Hukum Administrasi Negara-Materi IX: Good Governance
  10. Modul-Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar
  11. Penelitian-Analisis Penerapan Good Governance oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Subagio S. Waluyo

  1. Analisis Penggunaan Media Sosial dalam Pengembangan UMKM 
  2. Buku Pola Pembiayaan UMKM Industri Depot Air Isi Ulang
  3. Buku Saku UMKM 
  4. Direktori Pendamping UMKM
  5. Handout-UMKM-1
  6. Handout-UMKM-2
  7. Iklim Usaha di Kota Kupang: Kajian Kondisi Ekonomi dan Regulasi Usaha
  8. Modul Ajar-Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM 
  9. Pemetaan dan Perencanaan Kebijakan Penggunaan Energi bagi UMKM di Provinsi Jawa Timur
  10. Pengelolaan Risiko dan Penciptaan Nilai melalui Pendanaan UMKM
  11. Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan
  12. Peranan UMKM Sektor Pangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam
  13. Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Kota Tangerang
  14. Profil Bisnis UMKM 
  15. Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM 
  16. Survai Ekonomi OECD Indonesia
  17. UU RI Nomor 20 Tahun 2008-UMKM
  18. UU RI Nomor 11 Tahun 2020-Cipta Kerja

Handout-Birokrasi dan Pelayanan Publik

Subagio S. Waluyo (ed.) 

  1. Asas-Asas Pelayanan 
  2. Dari Penguatan Menuju Pengembangan Pelayanan Informasi Publik
  3. Hak Atas Pelayanan Publik
  4. Hasil Evaluasi Pelayanan Reformasi Birokrasi
  5. Inovasi Sektor Pelayanan Publik 
  6. Kapasitas Netralitas Aparatur 
  7. Kebijakan Implementasi UU ASN
  8. Konsep Dasar Birokrasi
  9. Konsep Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014
  10. Konsepsi dan Kebijakan Pelayanan Publik
  11. Manajemen Pelayanan Publik
  12. Mewirausahakan Birokrasi 
  13. Organisasi Administrasi Negara, Birokrasi, dan Kebijakan Publik
  14. Organisasi Administrasi Negara
  15. Patologi Birokrasi
  16. Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah
  17. Pengembangan Pelayanan Publik 
  18. Penguatan Reformasi Birokrasi
  19. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 
  20. Reformasi Administrasi/Birokrasi
  21. Reformasi Administrasi Negara
  22. Reformasi Birokrasi Menghadapi Isu-Isu Global Kontemporer
  23. Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik 
  24. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
  25. Reformasi Birokrasi Mewujudkan Birokrasi Bersih, Kompeten, dan Melayani
  26. Reformasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance
  27. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 
  28. Tarif Pelayanan Publik
  29. Teori Birokrasi 
  30. Transparansi&Kepentingan Umum  

Handout Good Governance dan e-Government

Subagio S. Waluyo (ed.)

  1. Alasan Amandemen UUD 1945
  2. e-Government
  3. e-Government-2
  4. e-Government Tutorial
  5. Good Governance
  6. Good Governance-2
  7. Good Governance-New Public Management
  8. Good Public Governance
  9. Hasil Studi Sekretariat M&E Bappenas
  10. Inovasi Daerah dalam Bab XXI-UU Nomor 23 Tahun 2014
  11. Isu-Isu Strategis Desentralisasi di Indonesia
  12. Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Daerah
  13. Kepemerintahan yang Baik
  14. Komputer dan Pemerintah-e-Government
  15. Komputer dan Pemerintahan
  16. Konsep Partisipasi Masyarakat Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014
  17. Konsep Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014
  18. Lima Belas Faktor Keberhasilan Regional Management
  19. Materi Database Oracle
  20. Menggali PAD tanpa Membebani Usaha Kecil 
  21. Penyelenggaraan Good Governance dan Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan
  22. Peraturan Perundangan Terkait e-Gvernment
  23. Portfolio Good Governance
  24. Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance
  25. Roadmap dan Indikator Implementasi e-Government di Indonesia
  26. Sejarah Pertumbuhan Konsep Governance

MASYARAKAT PUNYA MASALAH (3)

Subagio S. Waluyo

Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan.
Bukan pertukaran pikiran.

Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan,
dan bukan ilmu latihan menguraikan.

Dasar keadilan di dalam pergaulan.
serta pengetahuan akan kelakuan manusia,
sebagai kelompok atau sebagai pribadi,
tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji.

Kenyataan di dunia menjadi remang-remang.
Gejala-gejala yang muncul lalu lalang,
tidak bisa kita hubung-hubungkan.
Kita marah pada diri sendiri.
Kita sebal terhadap masa depan.
Lalu akhirnya,
menikmati masa bodoh dan santai.

Di dalam kegagapan,
kita hanya bisa membeli dan memakai,
tanpa bisa mencipta.
Kita tidak bisa memimpin,
tetapi hanya bisa berkuasa,
persis seperti bapak-bapak kita. Continue reading “MASYARAKAT PUNYA MASALAH (3)”

MASYARAKAT PUNYA MASALAH (2)

Subagio S. Waluyo

Sejarah selalu gelisah. Sejarawan Eric Hobshawn berkisah tentang bagaimana abad 20 mulai dan berakhir. Antara awal dan akhir berlangsung pergolakan, salah satunya berisi pola ini: “Abad ke-20 berkisah tentang bagaimana seorang tuan berkuasa atas semua orang untuk jangka waktu tertentu, atau atas beberapa orang untuk selamanya, tetapi tidak mungkin berkuasa atas semua orang untuk selamanya.”

(Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi/ B. Herry Priyono) Continue reading “MASYARAKAT PUNYA MASALAH (2)”

MANAJEMEN BERSIH LINGKUNGAN

Subagio S. Waluyo

 Nepotisme: Pejabat pemerintah mengangkat saudaranya yang tidak kompeten dan punya kualifikasi menjadi pegawai di lingkungan kantornya.

 Patronase: Partai politik memenangkan pemilihan umum kemudian memerintah dan mencopot semua pegawai yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukung partai tersebut.

 Konflik Kepentingan: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya saham di perusahaan tambang dan mendesakkan undang-undang yang memberi konsesi pajak bagi perusahaan tersebut.

 (B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, 2018:27) Continue reading “MANAJEMEN BERSIH LINGKUNGAN”

PEMBELAJARAN AKTIF YANG TERABAIKAN

Subagio S. Waluyo

Pembelajaran konvensional (pembelajaran tradisional, pembelajaran pasif) cenderung menganggap peserta didik sebagai reseptor informasi yang pasif dan tidak berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Pada pembelajaran tradisional metode pedagogi atau andragogi yang digunakan umumnya meliputi kuliah mimbar, mencatat kuliah, dan menghafalkan informasi yang diperoleh dari perkuliahan untuk menghadapi ujian.

 (MacLellan dan Soden:2008).

Continue reading “PEMBELAJARAN AKTIF YANG TERABAIKAN”

AFILIASI–PARTISIPASI–KONTRIBUSI

Subagio S. Waluyo

Dunia sekarang ini sedang menderita. Wajahnya begitu pucat dan suram. Manusia kontemporer tengah terjerat dalam jejaring pelik problem global yang diciptakannya sendiri. Planet bumi terjerembab dalam krisis ekologi, milyaran penduduknya tercekik kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, dan tata pemerintahannya terjebak dalam keculasan politik yang menciptakan ruang bagi berkecambahnya politisi-politisi petualang yang tak bertanggungjawab

( Hans Kung, 1997) Continue reading “AFILIASI–PARTISIPASI–KONTRIBUSI”