F A L S

Subagio S. Waluyo

          Iwan Fals kalau menyanyi suaranya tidak fals. Itu kalau fals diartikan seperti yang dipakai di kalangan anak-anak muda tahun `80-an (mungkin juga sampai sekarang ini) suaranya tidak enak didengar. Boleh jadi Iwan yang nama aslinya Virgiawan Listanto sengaja mencantumkan di belakang namanya fals karena sebagian besar lirik lagunya bagi sebagian orang (terutama pejabat publik di negara ini) terdengar kurang enak (fals). Maklum karena lirik-liriknya `nyerempet` ke kondisi negara yang `acak kadul` baik aparat pemerintahnya maupun rakyatnya. Fals menurut Wikipedia bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belandavals. Artinya adalah “menyimpang”. Terutama dalam menyanyi atau memainkan sebuah alat musik apabila ada nada musik yang menyimpang, maka ini disebut fals (https://id.wikipedia.org/wiki/Fals). Tapi, bukankah memang Iwan Fals sengaja menulis lirik lagunya yang menyimpang dari kebiasaan penulis lirik lagu lainnya yang lebih cenderung ke arah cinta? Meskipun menyimpang,bagi pendengar yang tidak terkena kritikannya enak-enak saja menikmati lagunya. Coba kita simak lirik lagu berikut ini yang berbicara tentang nasib guru bernama Oemar Bakri.

Oemar Bakri

Tas hitam dari kulit buaya

“Selamat pagi!”, berkata bapak Oemar Bakri

“Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali!”

Tas hitam dari kulit buaya

Mari kita pergi, memberi pelajaran ilmu pasti

Itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu

Laju sepeda kumbang di jalan berlubang

S’lalu begitu dari dulu waktu jaman Jepang

Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang

Banyak polisi bawa senjata berwajah garang

Bapak Oemar Bakri kaget apa gerangan

“Berkelahi Pak!”, jawab murid seperti jagoan

Bapak Oemar Bakri takut bukan kepalang

Itu sepeda butut dikebut lalu cabut, kalang kabut, cepat pulang

Busyet… Standing dan terbang

Reff.

Oemar Bakri… Oemar Bakri pegawai negeri

Oemar Bakri… Oemar Bakri 40 tahun mengabdi

Jadi guru jujur berbakti memang makan hati

Oemar Bakri… Oemar Bakri banyak ciptakan menteri

Oemar Bakri… Profesor dokter insinyur pun jadi

Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri

Kembali ke (*)

Bapak Oemar Bakri kaget apa gerangan

“Berkelahi Pak!”, jawab murid seperti jagoan

Bapak Oemar Bakri takut bukan kepalang

Itu sepeda butut dikebut lalu cabut, kalang kabut

Bakrie kentut… Cepat pulang

Oemar Bakri… Oemar Bakri pegawai negeri

Oemar Bakri… Oemar Bakri 40 tahun mengabdi

Jadi guru jujur berbakti memang makan hati

Oemar Bakri… Oemar Bakri banyak ciptakan menteri

Oemar Bakri… Bikin otak orang seperti otak Habibie

Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri

(https://lirik.kapanlagi.com/artis/iwan-fals/guru-oemar-bakrie/)

Memang betul `kan nasib guru ketika lirik itu ditulis (di masa orde baru) jauh dari sejahtera? Orang semacam Oemar Bakri sebagai guru cuma naik sepeda kumbang yang digambarkan Iwan Fals sepeda butut (jelek). Dia sudah jadi guru empat puluh tahun lamanya mengabdi, tapi apa yang dia peroleh? Dia sudah berhasil mencetak menteri, mencetak orang pintar sekelas Habibie, tapi gajinya selalu dikebiri (dipotong) sehingga yang dia terima jauh dari hidup berkecukupan.

Kalau di bidang tarik suara orang bisa menunjuk Iwan Fals yang lirik lagunya terkenal fals, di bidang sastra seperti puisi bisa kita tunjuk cukup dua penyair, Taufik Ismail dan WS Rendra. Taufik Ismail di masa-masa menjelang berakhirnya orde baru  menulis puisinya yang terdapat dalam kumpulan puisinya Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Dilihat dari judulnya saja sudah fals. Apa lagi jika kita amati isi kumpulan puisi tersebut, ternyata sarat dengan puisi-puisi yang boleh dikatakan punya pandangan miring terhadap rezim yang berkuasa pada waktu itu (Soeharto). WS Rendra dalam kumpulan puisinya: Potret Pembangunan dalam Puisi juga sama. Kalau dilihat dari judulnya tentu saja tidak sesarkasme yang ditulis Taufik Ismail. Tapi, bagaimana dengan isinya? Tidak diragukan lagi sarat dengan kritikan yang tentu saja ditujukan pada semua pihak. Ini sebuah bukti bahwa kalangan seniman, entah itu penyanyi atau penyair, dalam menyampaikan karya seninya tidak akan terlepas dari kritik sosial karena ada yang beranggapan karya seni tanpa kritik sosial ibarat `lebah tanpa sengat`. Bukankah semua orang bebas untuk menyampaikan aspirasinya termasuk menyampaikan kritikan di negara ini?

Berkaitan dengan fals yang menjadi judul tulisan ini, di kalangan pemimpin, entah pemimpin kelas paling rendah sampai yang paling tinggi juga banyak didapati pemimpin yang fals. Pemimpin fals yang dimaksud di sini bukan pemimpin tukang kritik, tapi pemimpin yang perilakunya tidak mengenakkan atau menyimpang dari kualitas kepemimpinan sehingga sang pemimpin ketika menjalankan kepemimpinannya tidak amanah. Menurut Tjipta Lesmana (Efriza, Kekuasaan Politik-Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik, 2016:203-206) ada sebelas kualitas yang dimiliki seorang good leader. Kalau salah satu kualitas itu tidak dimiliki, dia termasuk pemimpin yang fals. Siapa itu pemimpin yang fals? Siapa lagi kalau bukan pemimpin yang tidak punya keteladanan. Anak buah yang baik merupakan buah dari pemimpin yang punya keteladanan. Kalau pemimpinya `brengsek`, dijamin anak buahnya bisa-bisa lebih `brengsek`. Bukankah ada peribahasa `guru kencing berdiri, murid kencing berlari`? Jadi, tidak usah aneh kalau kita melihat dalam keseharian kita ada karyawan atau pegawai yang  melayani orang seperti `pilih-pilih tebu` alias pilih-pilih orang karena sang pemimpin telah memberikan contoh yang sama.

Pemimpin yang tidak punya percaya diri (bahasa gaulnya pede) juga tergolong pemimpin yang fals. Pemimpin yang tidak pede biasanya ketika mengambil keputusan ambigu atau penuh keraguan. Repot kalau punya pemimpin penuh keraguan. Tidak berani menghadapi risiko. Padahal yang namanya pemimpin memang harus berani menghadapi berbagai risiko. Pemimpin yang berani menghadapi risiko sebelum memutuskan sesuatu dia perlu menganalisis secara cermat permasalahan yang dihadapi baik oleh bawahannya atau yang menyangkut organisasi yang dipimpinnya. Dia juga perlu mengumpulkan data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang mau diputuskan. Setelah semua itu sudah terpenuhi, barulah dia  mengambil keputusan. Keputusan yang sudah dikeluarkan agar dia bisa menunjukkan diri sebagai orang yang punya keteladanan harus dipegang teguh. Jangan sampai keputusan yang sudah dikeluarkan masih bisa ditarik ulur seperti pasal-pasal karet yang biasa dimainkan di pengadilan.

Selain berani menanggung risiko, pemimpin juga harus kapabel atau punya kompetensi tertentu. Sebagai pemimpin dia tidak boleh seperti  boneka yang begitu gampang disetir orang. Kalau ada pemimpin gampang diatur oleh orang lain (sampai-sampai bawahannya pun ikut mengatur sang pemimpin), berarti dia tidak punya kompetensi. Pemimpin yang tidak punya kompetensi walaupun bisa bertahan lama, selama dia memimpin dijamin kata-katanya atau keputusan-keputusannya tidak akan dihiraukan orang. Semua ucapannya hanya `masuk telinga kanan keluar telinga kiri`. Tidak ada yang masuk sama sekali. Karena itu, seorang pemimpin juga harus konsisten. Dia tidak boleh bertele-tele. Kalau sudah mengambil keputusan harus konsisten dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin besar seperti Ronald Reagan atau Margaret Thatcher yang diberi gelar `Iron Lady` adalah contoh orang-orang yang konsisten.

Hancurnya sebuah organisasi besar, termasuk ke dalamnya daerah atau negara sekalipun, dimulai dari pemimpin yang tidak konsisten. Ketika pemimpin yang `mencla-mencle` berhadapan dengan pengusaha bisa diajak kompromi agar keputusan yang telah dikeluarkannya ditinjau kembali, saat itu juga tanpa disadari dia telah punya saham menghancurkan baik dirinya sendiri maupun organisasi yang dipimpinnya. Banyak bukti yang bisa dibeberkan di sini yang tampaknya tidak perlu dibeberkan karena semua orang bisa menemukan sendiri bukti-buktinya. Tapi, agar tidak penasaran gambar di bawah ini lebih merupakan representasi yang sudah menjadi fenomena bahwa pemimpin-pemimpin di negara ini mau berkompromi dengan pengusaha. Dia menjadi fenomena karena masalah kompromi antara penguasa dan pengusaha terjadi di hampir semua daerah di negara ini. Apa yang diharapkan kalau kepala daerah sebagai penguasa daerah yang dipimpinnya berkompromi dengan pengusaha? Wajar-wajar saja kalau akhirnya banyak masyarakat yang tahu kalau pemekaran daerah lebih merupakan kesempatan bagi-bagi kekayaan (`bancakan`) antara penguasa dan pengusaha. Kalau sudah seperti itu, tentu saja penguasa itu akan mudah diatur oleh pengusaha. Silakan diperhatikan gambar berikut ini.

                                               ( https://images.app.goo.gl/Ud26uZ8hQhnaurAf9 )

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak melarikan diri dari permasalahan. Artinya, sang pemimpin yang berani siap mengambil risiko, mempunyai motivasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dia tidak boleh melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Dia juga tidak boleh menjadi pemimpin yang bertipe hit and run. Hanya berani melempar masalah, setelah ada  masalah dia berusaha `lempar batu sembunyi tangan`. Ini tipe pemimpin pengecut. Ada masalah di daerahnya yang disalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Dia tidak sadar bahwa dia telah terjebak kalau `gajah di depan mata tidak terlihat, tapi kutu di seberang pulau terlihat`. Tipe seperti ini adalah tipe pemimpin yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tipe pemimpin seperti ini biasanya otaknya tidak pernah dipakai untuk  berpikir analitis. Dia lebih biasa pakai otot walaupun seringkali pakai otot orang lain dalam bentuk kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia bisa berpikir analitis semua permasalahan bisa diselesaikan. Tapi, kalau sudah pakai otot bukan otak untuk berpikir analitis yang terjadi apalagi kalau bukan penumpukan permasalahan. Tipe pemimpin seperti ini juga tidak aneh kalau sering menyalahkan anak buah setiap kali ada permasalahan. Dia kerap kali mencari kambing hitam. Dia tidak sadar bahwa kesalahan anak buah sebagai pemimpin yang bermoral adalah tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya.

Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang ber-IQ tinggi yang dibuktikan dengan prestasi akademik yang meyakinkan, punya gelar sarjana `bererot`. Bahkan, kalau perlu ada embel-ember profesor di depan gelar kesarjanaannya supaya orang merasa segan berhubungan dengannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengendalikan emosinya. Pemimpin yang kaya akan spiritualnya. Pemimpin seperti ini banyak dekat pada Sang Pencipta. Pemimpin seperti ini bisa dipastikan adalah pemimpin yang menunjukkan di hadapan Sang Pencipta sebagai makhluk lemah,yang selalu basah bibirnya dengan dzikir. Di dua pertiga malam terakhir, dia selalu sholat tahajud dan menangis karena mengingat dosa-dosanya. Dijamin kalau ada pemimpin seperti ini bukan saja dia bisa mengendalikan diri ketika menghadapi bawahan yang `ngeyel` tapi juga berupaya melakukan introspeksi diri tentang perilaku bawahannya yang terkadang sedikit menjengkelkan. Berhadapan dengan bawahan yang `ngeyel` dia tidak menyelahkannya, dia justru introspeksi diri, jangan-jangan memang ada yang salah dalam dirinya. Selain melakukan introspeksi diri, pemimpin yang baik tentu juga memiliki empati pada bawahannya. Dia bukan saja menyenangkan orang sesaat ketika ada uang berlebih, tapi dia bisa merasakan yang dirasakan bawahannya. Kalau suatu saat salah seorang bawahannya mengeluh tentang rumah tangganya karena anak-anaknya yang sekolah belum dilunasi pembayaran sekolahnya, tanpa diminta dia sudah langsung berbuat. Itu tandanya pemimpin yang punya empati.

Berbicara tentang empati, kalau kita perhatikan di negara kita, yang sering terjadi munculnya kecemburuan sosial. Wakil-wakil rakyat kita baik di level parlemen terendah (DPRD kelas kota/kabupaten) sampai dengan yang tertinggi (DPR/MPR) benar-benar mereka mendapat fasilitas dari negara yang berlebih. Boleh dikatakan negara kita ini begitu boros membelanjai wakil-wakil rakyat. Mereka bukan saja mendapat gaji yang sangat memadai, tapi juga tunjangan yang serba layak dari kendaraan/sarana transportasi, tempat tinggal, sarana komunikasi, dan uang rapat atau transpot berikut akomodasinya ketika reses atau kunjungan ke luar negeri atau ke daerah-daerah di Indonesia yang membuat `ngiler` rakyat kecil. Banyak di antara mereka yang begitu jadi anggota parlemen lupa dengan rakyat kecil seperti `kacang lupa akan kulitnya`. Di mana rasa empati mereka? Coba kita lihat gambar karikatur berikut ini yang menggambarkan perilaku anggota parlemen kita. Ketika mau maju dia berusaha habis-habisan merebut kursi kekuasaan. Tetapi, setelah kursi itu diperoleh, apa yang terjadi? Dia lupa dengan aspirasi rakyat. Nasib bangsa ini kalau sudah begitu tidak pernah terselesaikan. Itu semua karena mereka telah hilang rasa empatinya.

                                                   (https://images.app.goo.gl/MPhitVrJbN1mrhnQ8)

Siapa di negara ini yang termasuk pemimpin yang baik? Coba disimak apa yang dikatakan Iwan Fals ketika melantunkan liriknya tentang Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama yang dikenal sederhana yang selalu mengalah dengan sikap Soekarno, Sang Presiden, walaupun tidak setuju dengan kebijakannya. Kita simak lirik lagunya.

Bung Hatta

Tuhan terlalu cepat semua

Kau panggil satu-satunya yang tersisa

Proklamator tercinta…

Jujur lugu dan bijaksana

Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa

Rakyat Indonesia…

Reff :

Hujan air mata dari pelosok negeri

Saat melepas engkau pergi…

Berjuta kepala tertunduk haru

Terlintas nama seorang sahabat

Yang tak lepas dari namamu…

Terbayang baktimu, terbayang jasamu

Terbayang jelas… jiwa sederhanamu

Bernisan bangga, berkapal doa

Dari kami yang merindukan orang

Sepertimu…

Jadi, negara ini  membutuhkan pemimpin jujur, santun, cerdas, sederhana, dan bisa mengendalikan diri seperti Mohammad Hatta. Beliau juga seorang yang religius, orang yang dekat dengan Tuhannya.  Orang yang tidak pernah membangga-banggakan jasa-jasanya.  Orang seperti Bung Hatta kalau ada sekian ribu orang di negara ini dijamin negara ini akan bisa mewujudkan baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Wallahu a`lam bissawa

PEMBANGUNAN YANG MEMATIKAN

Subagio S. Waluyo

Seandainya negara-negara berkembang dapat memecahkan masalah mereka dengan lebih baik; seandainya mereka memiliki pemerintahan yang jujur, tidak punya kepentingan-kepentingan terselubung, memiliki perusahaan yang lebih efisien, tenaga kerja yang lebih berpendidikan; seandainya mereka tidak mengalami semua penderitaan akibat kemiskinan—maka mereka dapat mengatasi ketidakadilan dan disfungsi globalisasi tersebut secara lebih baik. 

 (Joseph E.Stiglitz, Making Globalization  Work, 2007:119)

“…dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan  masyarakat Internasional.”

(Penjelasan Atas UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) Continue reading “PEMBANGUNAN YANG MEMATIKAN”

PERUBAHAN DAN PERBAIKAN NASIB BANGSA

“Sesungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Surat Ar-Ra`ad:11) 

          Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, adakah perubahan dari diri kita? Jawabannya pasti ada. Tetapi, adakah perbaikan? Perbaikan masih bersifat umum sehingga akan memunculkan pertanyaan: perbaikan apa? Perbaikan perilaku? Perbaikan kompetensi? Ataukah yang sering orang bicarakan, perbaikan nasib? Untuk masalah perbaikan memang agak sulit menjawabnya. Untuk perbaikan perilaku hanya orang yang sering mengintrospeksi diri yang tahu. Sedangkan perbaikan kompetensi hanya orang yang sedikit angkuh yang mengaku bahwa dirinya punya perbaikan kompetensi (walaupun terkadang dibutuhkan ketika seseorang ditanya kompetensinya). Tetapi, perbaikan nasib? Orang yang sebenarnya sudah baik nasibnya sering harus berbohong pada diri sendiri bahwa nasibnya belum ada perbaikan.  Boleh jadi orang tersebut tidak berbohong karena dia punya ukuran dan indikator tentang perbaikan nasib. Semua perbaikan sudah pasti ada ukurannya dan indikatornya. Karena itu, perilaku, kompetensi, dan/atau nasib masing-masing baru bisa dikatakan ada perbaikan jika bisa ditunjukkan ukuran dan indikatornya.

          Berbicara masalah perubahan dan perbaikan dalam konteks yang luas  seperti negara atau daerah perlu dilihat dalam banyak sisi. Dari sisi mana kita mau membicarakannya? Meskipun demikian, sah-sah saja kalau disamakan dengan diri kita, bukankah yang mengelola negara atau daerah juga aparat pemerintah yang nota benenya mereka golongan makhluk Tuhan yang bernama manusia? Jadi, boleh saja perubahan dan perbaikan perilaku, kompetensi, dan nasib yang ditujukan semuanya pada aparat pemerintah. Memang, untuk dapat mengelola negara atau daerah sekalipun syarat mutlak terletak pada perubahan dan perbaikan dari aparat negara atau daerahnya. Tanpa ada perubahan dan perbaikan pada aparatnya seperti orang yang mengecat di atas balok es alias sia-sia atau nihil saja hasilnya. Kalau begitu bisa saja disimpulkankan, negara atau daerah yang masih `acakadul` lebih disebabkan belum adanya perubahan dan perbaikan pada aparatnya. Kalau sudah demikian, bagaimana jalan keluarnya? Pertanyaan itulah yang harus kita jawab.

          Ada orang berani menyatakan bahwa setelah reformasi belum tampak adanya perubahan apalagi perbaikan di negara ini. Pernyataan itu bisa dibenarkan walaupun tidak sepenuhnya benar. Tetapi, juga bisa disalahkan (supaya tidak kasar katakan `kurang tepat`) walaupun tidak semuanya kurang tepat. Kalau begitu, apa jawaban yang benar? Coba kita lihat apa yang menjadi tuntutan rakyat dan mahasiswa ketika reformasi. Di sana ada enam tuntutan,  yaitu:

  1. Penegakan Supremasi Hukum
  2. Pemberantasan KKN
  3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya
  4. Amandemen Konstitusi
  5. Pencabutan Dwifungsi ABRI
  6. Pemberian Otonomi Daerah Se-luas-luasnya

Pertanyaannya, apakah keenam tuntutan tersebut dilaksanakan? Semua tuntutan tersebut memang dilaksanakan. Tetapi, bagaimana hasilnya? Untuk melihat hasilnya bisa kita analisis satu persatu.

          Penegakan Supremasi Hukum banyak orang yang menyatakan hanya menjadi jargon dan  retorika yang tidak pernah terealisasi dalam kenyataan. Buktinya, masih banyak orang yang diperlakukan tidak adil di hadapan hukum. Artinya, lembaga peradilan saat ini masih sama perilakunya dengan peradilan di masa orde baru. Masih ada praktek-praktek jual-beli hukum sehingga orang kecil yang memang kecil nasibnya, kecil penghasilannya, kecil pengetahuan hukumnya, diperlakukan tidak adil. Penegakan hukum pidana hanya sebagai `jaring laba-laba` yang hanya mampu menjaring serangga kecil yang tidak berdaya. Jaring-jaring itu akan hancur manakala berhadapan dengan binatang-binatang serangga besar. Begitulah hukum di negara kita untuk orang besar tidak berlaku lagi karena semuanya bisa diselesaikan dengan  kekuasaan. Entah, itu kekuasaan jabatan, pangkat, uang, atau politik. Kalau begitu supremasi hukum baru sebatas wacana alias angan-angan karena perilaku penegak hukumnya masih podo wae sama perilaku penegak hukum orde baru.

          Dalam masalah pemberantasan KKN walaupun sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ada kecenderungan pemberantasan korupsi, misalnya, masih bersifat tebang pilih. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat publik tertentu masih belum bisa disentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memang telah menunjukkan kinerjanya, tetapi semua itu baru sebatas serangga-serangga kecil yang bisa disergap oleh jaring laba-laba. Serangga-serangga besar yang punya kekuatan kekuasaan jabatan, pangkat, politik, atau uang masih aman-aman saja. Bahkan, kalau di masa orde baru korupsi masih di seputar lingkaran kekuasaan presiden dan konco-konconya, saat ini sudah terjadi pemerataan sampai-sampai anggota dewan pun juga terlibat. Jadi, ada pemekaran korupsi.  Berikut ini beberapa kutipan yang berkaitan dengan  korupsi.

          Pukulan lain terjadi pada wibawa Presiden Yudhoyono adalah perginya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Sri Mulyani, yang memiliki reputasi integritas tinggi (meskipun sedikit dinodai oleh skandal Bank Century), ditugasi untuk mereformasi kantor pajak dan bea cukai yang korup di Indonesia. Dia cukup sukses dan bisa mengandalkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Tetapi kinerjanya juga menciptakan musuh. Pada Mei 2010 ia meninggalkan politik Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana di Grup Bank Dunia. Meskipun demikian, spekulasi yang menyebar luas, adalah bahwa pengunduran dirinya disebabkan tekanan politik dari pengusaha yang memiliki koneksi politik yang tinggi. Secara khusus, Grup Bakrie sering disebutkan dalam media Indonesia dalam hubungan ini (waktu itu Aburizal Bakrie jadi ketua partai Golkar, anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono). Kritikus menyatakan bahwa Yudhoyono seharusnya mendukung menteri keuangan ini.

…beberapa kasus korupsi – yang melibatkan anggota partai Yudhoyono dan beberapa menteri – terjadi menjelang akhirnya pemerintahan SBY dan ini sangat merusak reputasi Partai Demokrat (PD) maupun citra Yudhoyono sendiri (yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai pemimpin yang lemah karena munculnya skandal korupsi dalam partainya dan kabinetnya). Dalam dua tahun terakhir kepresidenannya Yudhoyono, Menteri Pemuda & Olahraga (Andi Mallarangeng) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sementara itu, pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituduh menerima suapan senilai USD $260.000. Ini berarti bahwa – setelah awal yang menjanjikan – munculnya banyak kasus korupsi profil tinggi menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, Yudhoyono tidak akan dikenang sebagai seorang yang berhasil memberantas korupsi.

(https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item 235?)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hingga tahun 2018, angka kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

“Kami, ICW, belum puas dengan kondisi sekarang ini. Ada beberapa indikator, tren pemberantasan korupsi, tren vonis, dan lain-lain. Kalau dilihat trennya, jumlah kasus korupsi tetap tinggi,” kata Ade Irawan.

“Kalau lihat pola korupsi sekarang, polanya jauh berbeda dari sebelumnya. Ada kombinasi antara korupsi politik dan korupsi birokrasi. Kalau melihat kombinasi itu ada problem di parpol terkait pendanaan parpol,” kata Ade.

Diketahui, berdasarkan catatan ICW, selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang.

ICW menyebut, tren korupsi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016.

Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Bahkan, peningkatan tidak hanya dari jumlah kerugian uang. Tercatat, tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017.

(https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/icw-sebut-angka-kasus-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi-tetap-tinggi)

          Selain masalah korupsi, kolusi yang pernah tiarap beberapa waktu lalu sekarang juga menampakkan diri lagi. Bahkan, di era reformasi ini kolusi demikian transparan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kalau memang ada kolusi antara penguasa dan pengusaha ketika syahwat politiknya kumat. Syahwat politik penguasa seperti anggota dewan kalau kumat luar biasa. Mereka, misalnya, nekad agar 65 RUU tentang pemekaran daerah entah itu kota, kabupaten, atau provinsi segera dilaksanakan. Usulan Kementerian Dalam Negeri agar untuk sementara dihentikan dulu pemekaran daerah tidak digubris. Rupa-rupanya memang bukan sudah menjadi rahasia umum jika ada kolusi antara penguasa yang dalam hal ini anggota dewan dan pengusaha.  Hubungan mereka ini bersifat mutual simbiosis. Ada saling menguntungkan. Apalagi kalau bukan untuk memenuhi syahwat entah itu pendulangan kekayaan agar bisa dinikmati anak-cucu-cicit sampai keturunan ketujuh atau boleh juga untuk memenuhi hasrat seksual walaupun dengan jalan yang halus: poligami.

          Berbarengan dengan kolusi juga muncul nepotisme ala reformasi. Hal ini bisa dilihat dengan semakin mengguritanya jaring nepotisme yang dibangun seperti Dinasti Cikeas dan Dinasti Banten. Untuk itu, pemberantasan KKN hanya celoteh belaka karena (lagi-lagi) perilaku manusianya memang tidak pernah berubah dan berbaik. Nepotisme di masa reformasi ini lebih merupakan pengulangan nepotisme yang pernah terjadi di masa orde baru. Di parlemen, misalnya, dianggap sah-sah saja kalau orang tuanya menjadi pejabat publik di negara ini mempromosikan anaknya sebagai anggota dewan. Kalau suami atau isterinya menjadi entah itu gubernur, walikota, atau bupati, sudah dianggap wajar suami atau isterinya menjadi anggota dewan. Bahkan, ada bupati atau walikota yang suaminya/isterinya menjadi bupati/ walikota di periode berikutnya sang suami/isteri (kalau perlu anaknya) dipromosikan menjadi bupati/walikota meskipun memakai cara-cara yang demokratis melalui pilkada. Apa yang ingin dicapai oleh orang-orang berperilaku nepotis seperti ini kecuali untuk melanggengkan kekuasaan, kekayaan, atau kehormatan dengan cara-cara yang tidak etis karena telah mengenyampingkan semangat tuntutan reformasi?

          Sampai seberapa jauh keseriusan pemegang tampuk kekuasaan di negara ini menjalankan tuntutan reformasi terutama yang berhubungan dengan pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya? Hal ini perlu dipertanyakan mengingat sampai Soeharto wafat pun belum pernah diputuskan oleh pengadilan untuk diadili. Pengadilan hanya sampai dengan penahanan putranya, Tommy Soeharto, dan adik iparnya Probo Soetedjo. Sementara selagi Soeharto masih hidup sama sekali tidak tersentuh hukum.  Di sini menunjukkan Soeharto dan kroni-kroninya walaupun telah lengser dari kekuasaannya masih punya imunitas terhadap jeratan hukum. Sekali lagi masalah ini jelas-jelas terletak pada pimpinan tertinggi di negara ini yang telah memberikan pembelajaran buruk terhadap anak bangsa, yaitu memunculkan birokrat atau aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dengan sengaja melanggengkan perilaku birokrat yang buruk.

          Khusus untuk tuntutan reformasi yang mencakup butir-butir 4, 5, dan 6 memang benar-benar diwujudkan. Butir 4, misalnya, tentang amandemen konstitusi selama hampir lima belas tahun telah dilakukan amandemen UUD `45 sebanyak empat kali. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan wakil-wakil rakyat dan para pemangku kepentingan untuk membenahi UUD `45 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan demokrasi. Amandemen UUD  `45 ternyata memberikan dampak positif terhadap iklim demokrasi di negara ini. Selain itu, berkat adanya Amandemen UUD`45 yang diteruskan dengan implementasinya di lapangan ternyata juga menjadi pembelajaran menarik dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan yang jauh berbeda dengan di masa orde baru.

          Butir 5 tuntutan reformasi adalah pencabutan dwifungsi ABRI. Seperti kita ketahui dwifungsi ABRI merupakan doktrin di lingkungan militer di Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua fungsi, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Baik fungsi pertama maupun kedua semuanya sudah dilepas. Fungsi pertama sudah diserahkan ke kepolisian. Sedangkan fungsi kedua sudah diserahkan kepada lembaga tinggi negara/pemerintahan yang memang tugasnya memegang kekuasaan dan mengatur negara yang dalam hal ini adalah untuk eksekutif, yaitu   presiden dan perangkatnya, untuk legislatif adalah DPR/MPR dan DPD, sedangkan untuk yudikatif adalah MK dan MA. Dengan pencabutan dwifungsi ABRI, ABRI/TNI yang di masa orde baru menjadi salah satu komponen kekuatan bangsa di luar aparat/birokrat dan Golkar, ABRI/TNI kembali ke barak. Meskipun demikian, di saat-saat tertentu kehadiran ABRI/TNI masih dianggap penting, misalnya ancaman dari luar yang terkadang tidak cukup dengan kehadiran polisi, kehadiran ABRI/TNI sangat diharapkan.

          Pemerintah Reformasi yang sekarang ini disebut sebagai Kabinet Kerja (nama ini pernah dipakai Presiden Soekarno tahun 1959—1964)  benar-benar telah melaksanakan amanat rakyat. Salah satu buktinya di antaranya adalah pelaksanaan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Sebenarnya bukan hanya Kabinet Kerja yang telah melaksanakan amanat ini, kabinet-kabinet sebelumnya pun dimulai dari presiden pengganti antarwaktu sebelum Pemilu 1999, Presiden BJ Habibie, mendiang Presiden Abdurrachman Wahid  sebagai presiden pertama di masa reformasi sampai dengan Megawati telah melaksanakannya. Khusus untuk pelaksanaan tuntutan reformasi butir keenam ini, pemerintah telah tiga kali mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 tahun 1999 , UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Dengan keluarnya undang-undang tersebut (terutama UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 23 tahun 2014) bupati, walikota, atau gubernur sekalipun bukan lagi diangkat oleh pemerintah, tetapi dipilih oleh rakyat langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat kota/kabupaten (pilbub/pilkot) maupun provinsi (pilgub).

          Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya yang merupakan implementasi dari azas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerahnya. Meskipun demikian, ada empat bidang yang masih menjadi kewenangan pusat, yaitu hukum, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan agama. Di luar keempat bidang tersebut pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola daerahnya. Ada hal yang menarik dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya ini. Meskipun di satu sisi kita melihat pelaksanaan sistem demokrasi yang demikian baik (kita bahkan diperhitungkan oleh dunia sebagai negara yang tergolong sangat demokratis), di sisi lain kita tidak menutup mata munculnya raja-raja kecil baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar baik di kalangan pemerintah pusat maupun akademis karena kondisi seperti ini tidak bedanya dengan sistem federal yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat atau negara jiran Malaysia. Tidak mustahil Indonesia sebagai negara kesatuan atau NKRI akan terancam kesatuannya manakala setiap daerah telah menunjukkan sifat egonya. Ini merupakan kado istimewa sebuah demokrasi yang cukup mahal karena muncul berbagai permasalahan di setiap daerah.

          Pemekaran daerah yang merupakan tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah ternyata juga memunculkan permasalahan serius. Daerah-daerah hasil pemekaran ternyata sebagian besar tidak lebih baik nasibnya dibandingkan sebelum dimekarkan. Terjadinya persaingan antar daerah bahkan konflik etnis antardaerah lebih disebabkan pemicunya oleh ketidakmerataan pembagian keuntungan hasil pengelolaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil pengolahan SDA dan  sektor jasa dan perniagaan/perdagangan. Ada daerah yang mendapat keuntungan melimpah sehingga bisa sedikitnya mensejahterakan rakyatnya. Tetapi lebih banyak daerah yang sedikit memperoleh keuntungan sehingga rakyatnya semakin menderita. Selain itu, sektor-sektor pelayanan publik pun terbengkalai. Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut juga mengalami penurunan ketimbang sebelum terjadinya pemekaran. Jadi, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya yang merupakan realisasi tuntutan reformasi menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah karena aparatur pemerintahnya masih belum berubah perilakunya, yaitu adanya kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri.  Atau kalau mengutip dari pendapat Koentjaraningrat dalam Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (1992:45) sedikitnya didapatkan ada lima mentalitas yang masih dianggap lemah bangsa ini (termasuk dalam hal ini aparat pemerintah) di antaranya:

  1. sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
  2. sifat mentalitas yang suka menerabas;
  3. sifat tak percaya pada diri sendiri;
  4. sifat tak berdisiplin murni; dan
  5. sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

Dengan demikian, untuk bisa sepenuhnya mewujudkan enam tuntunan reformasi di atas harus terlebih dahulu menghilangkan kelima penyakit mentalitas tersebut. Dengan adanya lima mentalitas bangsa yang dianggap lemah jelas tidak akan terwujud sebuah perubahan. Kalau perubahan saja tidak bisa diwujudkan, bagaimana pula dengan perbaikan?

          Tampaknya suatu hal yang mustahil membenahi pengelolaan pemerintahan di negara ini kalau masih melekat adanya kelima mentalitas di atas. Kelima sifat mentalitas yang jelas-jelas negatif itu tentu saja akan menjadi penghambat terwujudnya sebuah negara  yang ingin mencapai 3 K, yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Negara ini akan menjadi sia-sia untuk mewujudkan clean government atau, boleh juga, good governance karena syarat mutlak untuk mewujudkan itu semua adalah tersedianya aparat pemerintahan yang benar-benar memiliki integritas kepribadian. Aparat pemerintah yang masih memiliki kelima mentalitas di atas, jelas merupakan aparat yang memiliki split personality `kepribadian yang terpecah` atau tidak memiliki integritas kepribadian. Untuk bisa mengelola potensi daerah, misalnya, bukan hanya dibutuhkan aparat yang handal, tetapi juga yang memiliki integritas kepribadian. Percuma saja dari hari ke hari semakin banyak aparat yang handal, yang bergelar akademik (sekalipun doktor/S3) tetapi aparat tersebut belum memiliki integritas kepribadian. Jadi, negara ini mutlak membutuhkan bukan hanya aparat  yang handal tetapi juga memiliki integritas kepradian. Kapankah itu bisa diwujudkan supaya negara ini benar-benar terlihat memiliki perubahan dan perbaikan?

          Kembali pada bunyi ayat Qur`an yang dikutip di atas, kalau memang mau serius melakukan perubahan, lakukan dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan karena keasikan tidak mau melakukan perubahan kita akhirnya menjadi bangsa yang ditakdirkan keburukan. Kalau itu sudah terjadi pada bangsa ini, kita tidak bisa menolaknya. Mau kita menjadi bangsa yang tidak pernah berubah nasibnya? Naudzubillahi min dzaalik.

HILANG BENTUK REMUK

Subagio S.Waluyo

Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang    yang mengotorinya. (Q. S. al-Syams [91]: 7-10).

Wahai Dzat Yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami

kepada ketaatan terhadap-Mu

(Al-Hadits, Riwayat Muslim)

          Setiap manusia diberi dua jalan:jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi, betapa adilnya Tuhan memberikan tawaran pada umat manusia. Dia (Tuhan) tidak memaksa agar umat manusia menjadi orang yang bertakwa karena semua itu ada konsekuensinya. Kalau fasik,dia akan  merugi karena perbuatan fasik adalah perbuatan yang kotor. Sebaliknya, kalau takwa, dia akan beruntung karena ketakwaan akan menyucikan dirinya. Kalau begitu, mau pilih yang mana fasik atau takwa. Silakan pilih sendiri!

          Meskipun ada dua jalan, manusia tidak bisa seperti bunglon yang mau hidup di kedua kondisi tersebut, dia harus memilih. Kalau ada jenis  manusia terkadang takwa, terkadang fasik, manusia jenis ini boleh jadi tergolong manusia berkepribadian ganda. Boleh juga diganti istilah takwa dengan berperilaku baik dan fasik dengan berperilaku buruk. Jadi, ada jenis manusia yang terkadang dia bisa  menjadi orang baik, sebaliknya dia bisa juga menjadi orang jahat. Kisah Dr Jekyll dan Mr Hyde,  misalnya, bisa menjadi contoh (walaupun hanya karya fiksi) ada manusia kalau di siang hari menjadi orang normal karena bisa berbuat baik pada sesama manusia. Tapi, di malam hari bisa menjadi orang paling jahat karena bisa berbuat sangat kejam dengan  membunuh orang tanpa merasa bersalah. Penulis novel Dr Jekyll dan Tuan Hyde, Robert Louis Stevenson, di balik karyanya itu ada pesan moral tersirat agar manusia tidak berkepribadian ganda. Kalau memang orang baik, dia harus baik di segala tempat. Jangat suatu saat jadi baik, suatu saat jadi jahat. Jangan di tempat ibadah dia khusyu` beribadah seolah-olah dia orang yang sholeh, tapi di luar tempat ibadah dia sebaliknya, selalu dilumuri dengan keburukan (kemaksiatan). Kalau bisa khusyu` ketika ibadah, dia juga harus khusyu` ketika menjalani kehidupan di luar ibadah. Dengan demikian, dia menjadi orang baik di segala tempat baik di tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah.

          Tentang berbuat baik di segala tempat berlaku untuk semua orang. Tidak ada ketentuan hanya berlaku untuk seorang pemuka agama yang dianggap sebagian orang sebagai orang suci karena kesalehannya. Pejabat publik juga termasuk ke dalamnya. Dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang pada orang-orang kecil (teralienasi). Dia tidak boleh tebang pilih dalam melayani orang karena semua orang kedudukannya sama. Pejabat publik harus terikat menjadikan dirinya sebagai abdi masyarakat bukan abdi negara. Paradigma ini harus diubah. Paradigma yang menyebutkan pejabat publik (birokrat) sebagai abdi negara harus diubah menjadi abdi masyarkat. Kalau masih ada anggapan sebagai abdi negara, tidak aneh kalau sebagian orang birokrat selalu beranggapan bahwa demi atasannya dia harus siap melayani. Sikap seperti ini merupakan gambaran birokrat yang tergolong paternalisme. Paternalisme yang masih ada di kalangan birokrat harus benar-benar hilang kalau memang ada niatan menjadi orang yang baik di segala tempat.

          Diakui atau tidak dalam hal pengelolaan pelayanan publik di negara ini walaupun digembar-gemborkan telah melaksanakan good governance di segala bidang tetap saja masih bercokol di kalangan para birokrat praktek-praktek yang mengarah pada paternalisme. Paternalisme bisa diartikan sebagai suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang yang secara politik lebih kuat daripada penduduk asli atau pribumi (https://www.kompasiana. com/dessyparamitha5763/5b-9a2608677ffb18c869c2c3/pengaruh-pateral- isme-dalam-kelompok-sosial). Mereka (para ras pendatang) lambat-laun mendirikan koloni di daerah jajahannya. Indonesia, misalnya, kedatangan Belanda sebagai penjajah walaupun mengalami perlawanan dari pribumi yang tidak sedikit dan berkepanjangan berhasil mendominasi negara ini. Mereka sebagai penjajah tanpa disadari telah berhasil menanamkan paternalisme di kalangan masyarakat yang terjajah. Dimulai dari pejabat publik yang ada pada waktu itu sampai dengan rakyat biasa. Kehadiran paternalisme jelas memberi  dampak negatif. Dampak negatifnya adalah orang-orang yang di dalammya cenderung menurut dan tunduk pada atasannya tanpa memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri.

          Paternalisme akan membentuk sikap birokrat yang akan condong berkepribadian ganda. Artinya, sebagai makhluk Tuhan, dia boleh jadi taat beragama, tapi juga karena takutnya pada atasan, dia berperilaku tidak/ kurang baik. Perilaku semacam ini jelas akan merugikan orang selain diri sendiri juga orang lain. Untuk diri sendiri kalau ukurannya materi atau pangkat memang dia tidak dirugikan. Tapi, di sisi moral dia jelas telah merugikan dirinya karena stigma bahwa birokrat berperilaku buruk akan tetap melekat pada dirinya. Tidak aneh jika banyak anggota  masyarakat enggan berhubungan dengan birokrat. Mau sampai kapan stigma ini tetap melekat pada sang birokrat? Untuk itu, harus ada keberanian dari sang birokrat melakukan perubahan. Dia harus berani melakukan perubahan karena  kalau tidak sampai kapanpun stigma yang melekat sebagai birokrat yang oportunis, diskriminatif, hipokrit, koruptor, dan cap-cap buruk lainnya akan tetap ada.

          Bicara tentang perubahan ada adagium dari C.K. Prahalad yang mengatakan If you learn you will change, if you don`t change you will die (https://drive.google.com/drive/search?q=type:document). Jadi, kalau mau belajar, sang birokrat akan bisa berubah. Tapi, kalau tidak ada keinginan untuk berubah, sang birokrat akan mati. Mau pilih yang mana? Mau pilih berubah atau  mau pilih mati? Jelas, semua orang yang waras mau pilih berubah (perubahan). Untuk melakukan perubahan tidak mudah karena ada orang yang berpendapat semakin besar perubahan mempengaruhi kepentingannya, semakin besar pula daya tolaknya terhadap perubahan (Sadu Wasistiono dalam handout Manajemen Perubahan). Seorang birokrat yang mau melakukan perubahan harus siap-siap saja menghadapi berbagai perubahan. Kalau bisa dikatakan, banyak setan yang kerap  mengganggu sang birokrat untuk melakukan perubahan. Setan itu bisa tidak berwujud karena boleh jadi berupa bisikan yang datangnya dalam diri sang birokrat. Bisa juga setan itu berwujud atasan sesama birokrat atau penguasa dan pengusaha yang karena menuruti hawa nafsunya selalu tidak henti-hentinya mengintervensi kebijakan pemerintah termasuk ke dalamnya mengintervensi sang birokrat dalam bentuk harta, tahta, atau wanita. Perlu juga dicamkan, untuk melakukan perubahan diperlukan proses yang panjang dan berkelanjutan (https://drive.google.com/drive/ search? q=type :document). Kalau memang tidak mau repot, tidak usah ada pikiran untuk melakukan perubahan. Ikuti saja bisikan setan. Mungkin cukup banyak birokrat di negara ini yang sudah nyaman hidup bersama bisikan setan?

          Birokrat yang sudah hidup nyaman dengan bisikan setan jelas akan merugikan orang lain. Coba saja direnungkan, berapa banyak orang yang dirugikan ketika untuk mengurus e-KTP, misalnya, harus menunggu lebih dari satu tahun baru beres. Itupun baru beres urusannya setelah orang yang mengurus KTP lewat bantuan `orang lain`: bisa sesama birokrat (yang mungkin lebih tinggi kedudukannya), bisa dengan anggota dewan, bisa juga yang ujung-ujungnya duit (UUD). Praktek tersebut menunjukkan bahwa birokrat kita belum bersih dari praktek yang namanya KKN. Kalau begitu di mana letaknya bahwa negara ini benar-benar mau melaksanakan good governance? Dengan demikian, yang dikatakan WR Rendra dalam salah satu bait puisinya yang mengatakan bahwa anak bangsa ini hanya menjadi alat birokrasi sementara birokrasi itu sendiri terkadang, bahkan sering menjadi berlebihan. Birokrasi juga menjadi tidak berguna karena dia seperti benalu yang menghisap pohon sehingga suatu saat pohon yang di sekujur batangnya ada benalu lambat-laun akan mati. Artinya, birokrasi berperan mematikan seluruh bidang kehidupan manusia.

…………………………………………………………..

Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa ?
Kita hanya menjadi alat birokrasi !
Dan birokrasi menjadi berlebihan
tanpa kegunaan –
menjadi benalu di dahan.

(“Sajak Anak Muda” dalam Potret Pembangunan dalam Puisi)/WS Rendra)

          Karena birokrasi telah mematikan seluruh bidang  kehidupan, anak bangsa ini akan menjadi generasi yang gagap (tidak bisa berkomunikasi).

……………………………………………………..

Kita adalah angkatan gagap.
Yang diperanakan oleh angkatan kurangajar.
Daya hidup telah diganti oleh nafsu.
Pencerahan telah diganti oleh pembatasan.
Kita adalah angkatan yang berbahaya.

(“Sajak Anak Muda” dalam Potret Pembangunan dalam Puisi/WS Rendra)

Anak bangsa ini akan menjadi lebih mengutamakan otot daripada otak. Lebih suka mengikuti hawa nafsu daripada berpikir realistis. Bukankah memang saat ini sudah menjadi kenyataan? Dua puluh tahun kemudian setelah WS Rendra menulis bait puisi di atas, tahun 1998 anak bangsa hasil didikan orde baru mengamuk. Mereka menghabisi sesama anak bangsa walaupun mungkin hanya berbeda ras atau agama. Buat mereka anak bangsa yang bukan pribumi dihabisi. Dibakar tempat-tempat tinggal atau usahanya. Mereka marah besar karena merasa disakiti oleh penguasa atau birokrat orde baru. Sayangnya, karena lebih mengutamakan otot dari-pada otak sehingga yang timbul adalah kerusakan yang luar biasa. Inilah sejarah kotor bangsa ini akibat birokrasi yang tidak bersih. Birokrasi yang menghamba pada paternalisme. Betapa dahsyatnya dampak dari birokrat yang teracuni paternalisme.

…………………………………………………………

Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja.
Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan.
Amarah merajalela tanpa alamat.
Ketakutan muncul dari sampah kehidupan.
Pikiran kusut membentuk simpul-simpul sejarah.

(“Sajak Bulan Mei 1998)

          Bagaimana agar birokrasi negara ini tidak teracuni paternalisme? Pada tulisan terdahulu (“Brain Wash—Blood Wash—Heart Wash) diusulkan agar sejak awal penerimaan calon birokrat dilakukan seleksi penerimaan secara ketat. Tidak ada lagi praktek-praktek KKN dalam penerimaan calon PNS. Setelah mereka diterima sebagai calon birokrat harus dilakukan diklat yang bertujuan membersihkan otaknya, darahnya, dan hatinya. Dengan cara seperti itu, Insya Allah bangsa ini akan terhindar dari paternalisme. Dengan menjalankan penerimaan calon birokrat yang selektif yang bebas dari KKN dan dilanjutkan dengan brain wash, brain blood, dan brain heart birokrat bangsa ini akan benar-benar  bekerja secara profesional, efektif, dan efisien. Dengan demikian, bisa diharapkan terwujudnya pelaksanaan good governance di negara ini. Biar lebih jelas lagi, silakan saja dibuka www.subagiowaluyo.com atau subagio waluyo. blogspot.com.   

          Pelaksanaan good governance terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik kalau  masalah yang muncul yang berkaitan dengan birokrasi sebagaimana terlihat pada kutipan di bawah ini bisa diminimalkan.

“Pernah masuk ke kantor pemerintahan? Jika pernah, ada beberapa kesan pertama yang sering muncul di benak masyarakat tentang kantor pemerintahan, baik itu di Jakarta apalagi di daerah-daerah. Salah satunya yakni hampir sebagian besar pegawai kantor pemerintah itu sudah berumur, alias generasi tua, dan hanya segelintir yang muda. Tidak seperti di kantor atau perusahaan swasta yang lebih segar dengan darah-darah muda fresh graduated lulusan perguruan tinggi.”

(https://news.detik.com/kolom/d-4445935/meremajakan-wajah-birokrasi-kita)

Birokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini, di satu sisi digambarkan sebagai organisasi yang tidak efisien, berbelit-belit, penganut slogan “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?” Komposisi pegawai yang semakin membengkak, dan korup. Sebuah gambaran yang membuat kita tidak respect dan takut untuk berhubungan dengan birokrasi. Daripada mencari masalah lebih baik berusaha tidak berurusan dengan yang namanya birokrasi. Di sisi lain, birokrasi digambarkan sebagai sebuah organisasi dimana bisa meraih segalanya bagi siapa saja pemenang sebuah pemilihan, mulai dari uang, jabatan, dan kekuasaan. Dua gambaran yang kontradiktif, karena gambaran yang pertama disampaikan oleh masyarakat bawah dan gambaran kedua disampaikan oleh penguasa (elit)”.

(https://www.kompasiana.com/martin-rambe/552b70836ea834bf4b 8b45b7/politisasi-birokrasi-di-indonesia)

“INTEGRITAS adalah topik yang paling mendapat perhatian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, mungkin menjadi prioritas pertama diantara agenda reformasi birokrasi lainnya. Sudahkah integritas menjadi jiwa para birokrat? Masih maraknya kasus-kasus OTT yang dilakukan KPK menandakan bahwa menegakkan integritas birokrasi masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar dari pemerintah yang berkuasa, baik di level nasional, provinsi, kabupaten atau pun yang terendah di level desa atau kelurahan.”

(https://jateng.tribunnews.com/2019/01/10/opini-ihwan-sudrajat-integritas-birokrasi)

“Aturan ini diberlakukan berdasarkan hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia yang menyebutkan sekitar 20 persen ASN di Jawa Barat belum memahami Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pekerjaannya.”

(https://nasional.tempo.co/read/1255055/pemprov-jabar-terapkan-aplikasi-e-rk-untuk-optimalkan-kinerja-asn/full&view=ok)

Bagaimana kalau masalah-masalah di negara ini yang berkaitan dengan birokrasi sebagaimana terlihat pada kutipan-kutipan di atas masih tidak bisa diantisipasi? Kalau masih juga belum bisa diantisipasi masalah-masalah yang muncul di sekitar birokrasi, boleh jadi ungkapan Taufik Ismail Dua puluh tahun lalu dalam “Malu Aku Jadi Orang Indonesia” tetap masih ada. Bahkan tidak mustahil masalah-masalah patologi birokrasi akan seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar.

………………………………………………………………………………….

Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu,

Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi

berterang-terang curang susah dicari tandingan,

Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu

dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek

secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu,

Di negeriku komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan,

senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan

peuyeum dipotong birokrasi

lebih separuh masuk kantung jas safari,

Di kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal,

anak sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden,

menteri, jenderal, sekjen dan dirjen sejati,

agar orangtua mereka bersenang hati,

Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum

sangat-sangat-sangat-sangat-sangat jelas

penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan,

Di negeriku khotbah, surat kabar, majalah, buku dan

sandiwara yang opininya bersilang tak habis

dan tak utus dilarang-larang,

Di negeriku dibakar pasar pedagang jelata

supaya berdiri pusat belanja modal raksasa,

Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah,

ciumlah harum aroma mereka punya jenazah,

sekarang saja sementara mereka kalah,

kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka

oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat,

Di negeriku keputusan pengadilan secara agak rahasia

dan tidak rahasia dapat ditawar dalam bentuk jual-beli,

kabarnya dengan sepotong SK

suatu hari akan masuk Bursa Efek Jakarta secara resmi,

Di negeriku rasa aman tak ada karena dua puluh pungutan,

lima belas ini-itu tekanan dan sepuluh macam ancaman,

(“Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia/Taufik Ismail)

Sebagai tambahan, agar birokrat di negara ini terhindar dari perilaku yang berkepribadian ganda perlu juga dipraktekkan do`a yang diajarkan Nabi SAW di atas: Wahai Dzat Yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan terhadap-Mu. Semoga saja dengan do`a tersebut birokrat di negara ini terhindar menjadi manusia semacam Dr Jekyll dan Mr Hyde hasil bentukan Robert Louis Stevenson. Naudzubillahi min dzaalik!

NEGERI KOLAM SUSU

Subagio S. Waluyo

Kolam Susu

                                               Koes Plus

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jalan cukup menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

 

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupmu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

 

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

 

Ada negeri diberi embel-embel “kolam susu”. Jadilah “negeri kolam susu” nama negeri itu. Itulah Indonesia. Negeri elok yang jika dilihat dari petanya saja seperti untaian permata manikam yang tersusun demikian indahnya. Itu baru dilihat dari tampilan petanya. Ternyata, negeri ini memang elok bukan dari petanya, tapi juga dari keindahan pantai-pantainya yang dijejeri sekian ribu bahkan ratusan ribu (mungkin juga jutaan) pohon kelapa. Sepanjang mata memandang selain pohon-pohon kelapa juga ada di sebagian tempat bukit-bukit hijau yang jika digali masih ada kekayaan alam yang tidak terhingga. Jika tidak berkeinginan menggalinya, tanam saja pohon-pohon keras yang bisa dituai hasilnya di kemudian hari. Bukankah negeri kolam susu itu hanya dengan ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’?

Negeri kolam susu yang lautnya 70% dari keseluruhan luas negeri itu dihuni oleh beragam makhluk laut dan jutaan (bahkan boleh jadi milyaran) yang ada di laut itu siap untuk dimanfaatkan oleh penduduk negeri kolam susu. Dijamin tidak akan habis-habisnya untuk dipancing atau ditangkap makhluk laut yang ada di lautan negeri kolam susu itu. Bukan hanya makhluk-makhluk laut yang ada di lautan, jika dilakukan eksplorasi, ternyata masih banyak terpendam sumber-sumber minyak bumi yang dijamin bisa memenuhi kebutuhan rakyat negeri kolam susu akan BBM. Bukan hanya itu, dari minyak-minyak yang digali masih bisa digunakan industri-industri yang menggunakan baik untuk bahan bakunya maupun untuk menggerakkan mesin-mesin industrinya. Pendek kata, negeri kolam susu dijamin dalam beberapa tahun ke depan (entah 20, 30, atau 50 tahun) tidak akan mengalami krisis BBM asal benar saja pengelolaannya.

Kekayaan alam Indonesia seperti yang ditulis Anne Ahira sebagai negara dengan tingkat biodiversitas (keanekaragaman hayati) kedua di dunia setelah Brazil (http://www.anneahira.com/ kekayaan-alam-indonesia.htm#). Berikut ini slide yang menggambarkan tentang keanekaragaman hayati Indonesia.

Dari slide tersebut bisa dijelaskan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi; tumbuhan tipe Indo-Malaya yang arealnya paling luas; hewan tipe oriental Asia, Australia, serta peralihan; hewan dan tumbuhan langka yang sangat banyak; dan kaya akan hewan dan tumbuhan endemik. Oleh karena itu,  wajar-wajar saja jika keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keunikan sebagaimana dijelaskan pada slide di atas.  (https:// www.google. com/search?q=gambar+biodiversitas+indonesia&client). Keaneka-ragaman hayati yang ada di negara ini jika dikelola dengan baik diharapkan bisa mensejahterakan rakyatnya.

Itu baru dari keanekaragaman hayatinya, bagaimana dengan kekayaan alam Indonesia lainnya, seperti gas alam atau hasil pertambangan? Kalau mau dieksplorasi masih sangat banyak kekayaan alam Indonesia dari hasil tambang. Gas alam, misalnya, karena Indonesia memiliki banyak gunung, pegunungan, dan perbukitan, tidak mustahil jika dieksplorasi Indonesia bisa jadi negara terkaya dalam memiliki sumber-sumber gas alam. Selain gas alam, hasil-hasil tambang lainnya yang sampai saat ini masih digali seperti emas, timah, tembaga, batu bara, atau berbagai jenis mineral lainnya memberikan devisa buat negara yang tidak sedikit. Semua hasil tambang dan mineral itu kalau dikelola dengan baik diharapkan bisa mensejahterakan rakyatnya.

Dari sektor pariwisata Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tidak salah jika negeri ini disebut sebagai “surganya dunia”. Lihat saja pegunungan-pegunungan di Indonesia yang membujur dari barat di Sumatera sampai di timur, itu semua menampilkan sekian banyak tempat wisata yang siap dimanfaatkan bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan atau sekedar melepaskan kejenuhan. Jajaran pegunungan masih bersambung di Jawa yang jika ditarik garis lurus dari barat di Provinsi Banten sampai ke ujung timur di Provinsi Jawa Timur menawarkan pesona alam yang luar biasa. Masyarakat yang punya hobi arum jeram, sungai-sungai di Indonesia siap menyalurkan hobinya. Masyarakat yang punya hobi berpetualang ke alam bebas (hutan, misalnya), hutan-hutan Indonesia siap menyalurkan hobinya. Masyarakat yang punya hobi pada peninggalan-peninggalan kuno, Indonesia punya warisan candi-candi, museum-musem, atau bangunan-bangunan kerajaan yang siap menerima kehadirannya. Masyarakat yang punya hobi bersilancar di laut, pantai-pantai di Indonesia siap menyalurkan hobinya karena dijamin akan aman-aman saja (bukankah ini negeri yang disebut “tiada topan tiada badai kau temui?”). Masyarakat yang punya hobi kuliner, di beberapa kota yang dikenal sebagai kota-kota wisata kuliner siap mengenyangkan perut-perut wisatawan yang punya hobi kuliner. Masyarakat yang punya hobi pada hasil-hasil industri kreatif, kota-kota di Indonesia yang memiliki sentra-sentra industri kreatif siap  menerima kehadirannya untuk memenuhi seleranya. Pendek kata, wisata di Indonesia memberikan banyak tawaran yang bisa memuaskan para wisatawan yang berhasrat memenuhi kepuasan batiniahnya. Dari sektor pariwisata saja jika dikelola dengan baik dijamin bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Indonesiaku “negeri kolam susu” yang membuat rakyatnya selayaknya hidup seperti di surga karena “tiada badai tiada topan kau temui” sehingga nelayan bisa mengail ikan dengan nyaman dan aman. Indonesiaku “negeri kolam susu” yang rakyatnya seharusnya hidup berkecukupan karena “kail dan jala cukup menghidupimu” sehingga lautan yang membentang luas itu siap memenuhi kebutuhan para nelayan. Indonesiaku “negeri kolam susu” yang “orang bilang tanah kita tanah surga” karena “tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Dari “tongkat kayu” yang ditancapkan itu akan tumbuh tunas-tunas pohon yang kelak bisa dinikmati oleh para penanamnya. Indonesiaku “negeri kolam susu” ternyata jauh panggang dari api.Pengelola “negeri kolam susu”  ini karena keserakahannya, kebodohannya, kehausan kekuasaannya, dan tentu saja kealpaannya sampai-sampai tidak ingat pada rakyat kecil yang mereka selayaknya juga mendapat bagian dari kekayaan negeri ini. Indonesiaku “negeri kolam susu” berubah jadi “negeri kolam air mata” karena banyak rakyat negeri ini yang setiap hari menangisi kemiskinannya. Ah, “negeri kolam susu” yang telah berganti jadi “negeri kolam air mata” sudah seperti nasibnya kapal titanic. Wallahu a`lam bissawab. 

Good Governance dan e-Government (02)

  1. Electronic Government-Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi 
  2. Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang lebih Baik
  3. Mengawal Perkembangan Democratic Governance-Pegangan Para Praktisi Kemitraan Universitas-Masyarakat  
  4. Modul-Whole of Government
  5. Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan-Mencari Tata Kelola yang Baik 
  6. Penelitian-Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik mengenai Depok Cyber City 
  7. Penelitian-Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan Good Governance
  8. Penelitian-Implementasi e-Government dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas
  9. Penelitian-Implementasi e-Government di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
  10. Penelitian-Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik
  11. Penelitian-Kajian Pemakai Website Smart City terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemprov DKI Jakarta
  12. Penelitian-Kinerja  Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis e-Government
  13. Penelitian-Elemen Sukses e-Government: Studi Kasus Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kota Bandung
  14. Penelitian-Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi 
  15. Penelitian-Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance 

Administrasi dan Manajemen (02)

  1. Buku-Etos Kerja PNS
  2. Buku-Negara Gagal Mengelola Konflik
  3. Buku-Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah
  4. Buku-Cetak Biru Sistem Aplikasi e-Government
  5. Buku-Ajar-Birokrasi dan Politik-Undip
  6. Buku Saku-Reformasi Birokrasi BPN RI
  7. Buku-Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di AS
  8. Buku-Dunia Ketiga-Dari dan Ke Mana
  9. Buku-Legal Drafting Penyusunan Perda-Buku Pegangan untuk DPRD 
  10. Buku-Meneropong Jejak Perjuangan Legislatif Daerah 
  11. Buku-Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia 
  12. Buku-Memahami Desentralisasi Indonesia

 

Reformasi Birokrasi (02)

  1. Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
  2. Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
  3. Penelitian-Desain Reformasi Birokrasi dan Relevansinya dengan Pelaksanaan Good Governance
  4. Penelitian-Kinerja Politik Pemerintahan Desa
  5. Penelitian-Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik pada Suku Dinas Pendidikan di Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu
  6. Penelitian-Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik
  7. Penelitian-Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik 
  8. Penelitian-Reformasi Birokrasi di Era Pemerintahan SBY Tahun 2009-2014
  9. Penelitian-Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta
  10. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi di Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik