Subagio S.Waluyo

Ada dua hal yang harus dimiliki oleh siapapun yang mau melakukan pencegahan tipikor: tanggung jawab dan keberanian. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Orang yang mempunyai keberanian adalah orang yang punya tanggung jawab. Sebaliknya, orang yang mempunyai tanggung jawab harus memiliki keberanian menghadapi risiko. Bukankah sebaiknya setiap orang yang telah berbuat salah harus berani bertanggung jawab menghadapi risiko atas kesalahannya? Atau kalau ada seorang pejabat publik yang telah salah membuat dan menerapkan kebijakannya, bukankah seharusnya dia berani bertanggung jawab menanggung risiko atas kebijakan yang telah dibuatnya? Jadi, pejabat publik itu jangan menjadi pengecut dengan melakukan cara-cara yang tidak elegan atau bersikap hit and run (lempar batu sembunyi tangan). Perilaku-perilaku seperti itu tidak akan bisa melakukan pencegahan tipikor di negeri yang sudah semakin menggila korupsinya.

    Sikap bertanggung jawab sebagai ilustrasi bisa dilihat dari dua potongan cerpen yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Darma dalam “Telepon dari Aceh” dan Helvy Tiana Rosa dalam “Bulan Sabit”. Di kedua cerpen tersebut ada tokoh yang diperankan sang bapak (“Telepon dari Aceh”) dan sang ibu (“Bulan Sabit”). Keduanya memiliki cara yang sangat jauh berbeda dalam hal tanggung jawab. Dalam “Telepon dari Aceh” sang bapak memang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, tapi tanggung jawabnya telah dilumuri dengan kekotoran karena harta yang dimiliki diperoleh dari hasil korupsi. Selain itu, sang bapak juga punya keberanian, tapi keberaniannya lagi-lagi telah dilumuri oleh kekotoran (korupsi). Keduanya, tanggung jawab dan keberanian, tidak dilakukan secara elegan sehingga tidak layak dijadikan contoh ideal. Apa artinya sebuah tanggung jawab kalau dilakukan dengan cara-cara kotor (korupsi)? Sedangkan dalam (“Bulan Sabit”) sang ibu benar-benar memiliki tanggung jawab besar ketika anaknya diperkosa oleh tentara yang tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Dia memberanikan diri menghabisi nyawa para perajurit yang telah memperkosa anaknya. Harga dirinya sebagai ibu terinjak-injak melihat anaknya yang digilir oleh tentara yang berperilaku serigala. Inilah yang disebut sebagai tanggung jawab yang sesungguhnya. Ini juga menunjukkan seseorang yang mempunyai tanggung jawab adalah orang yang juga memiliki keberanian walaupun risikonya harus berhadapan dengan tentara yang siap menghabisi nyawanya.

          Berbicara tentang keberanian, kita juga mendapat pelajaran menarik dari dua tokoh yang terdapat dalam cerpen K. Usman: “Ikan Di Dalam Batu”. Kedua tokoh tersebut, Wilson Manurung dan Kamil, adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan tanggug jawab. Mereka harus berhadapan dengan rezim Orde Baru yang tanpa mengenal rasa kemanusiaan mem-PHK (memecat) dan menjebloskannya ke Rumah Tahanan Militer (RTM). Mereka sebenarnya tidak mempunyai kesalahan. Mereka diperlakukan seperti itu karena dianggap tidak bersih lingkungan. Seperti kita ketahui di masa Orde Baru orang ada istilah `bersih lingkungan`. Istilah itu digunakan untuk orang-orang yang terindikasi PKI. Mereka bukan PKI. Kenapa mereka di-PHK dan dijebloskan ke RTM? Wilson sebagai Manajer SDM membela mati-matian anak buahnya yang di-PHK pimpinan perusahaannya. Karena dinilai tidak bersih lingkungan, mertuanya tokoh buruh yang berafiliasi komunisme, akhirnya dia di-PHK dan dijebloskan ke RTM. Sedangkan Kamil, dia di-PHK karena dituduh telah membocorkan korupsi di tempat dia bekerja. Karena perusahaan tempat dia bekerja dipimpin militer, Kamil sama nasibnya dengan Wilson harus di-PHK dan dijebloskan ke RTM. Ada risiko bagi orang yang berani dan bertanggung jawab, yaitu harus siap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi di antaranya adalah PHK dan dijebloskan ke RTM seperti yang dialami Wilson dan Kamil. Dengan demikian, kita pun yang memiliki niat untuk mencegah tipikor dan konco-konco-nya (yang sudah dibekali dengan keberanian dan tanggung jawab) harus siap menerima risiko. Tulisan berikut ini yang membahas tentang tanggung jawab dan keberanian diharapkan bisa kita jadikan bekalan dalam melakukan pencegahan korupsi.

Tanggung Jawab

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab.  Manusia bukan saja bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi juga kepada agama, negara, bangsa, sesama umat manusia, orang tua, anak, dan kepada diri sendiri.  Dengan adanya tanggung jawab, manusia di Hari Akhir nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Bahkan, secara jujur saja manusia yang masih memiliki hati nurani yang bersih pasti akan mau menyampaikan pertanggungjawabannya kepada sesama manusia. Jadi, manusia tidak mungkin bisa mengingkari adanya kewajiban tersebut.  Untuk memahami konsep tanggung jawab, di bawah ini ada sebuah teks cerpen yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Darma.

Setelah kita melihat teks di atas, apakah kita bisa mengatakan tokoh bapak di atas adalah benar-benar bapak yang bertanggung jawab?  Kepada keluarga ia memang benar-benar bertanggung jawab (demikian bertanggung-jawabnya ia siap menjadi tumbal api neraka) karena sampai anak cucu pun telah dijamin kebutuhan materinya.  Tetapi, bagaimana tanggung jawabnya pada negara, pada bangsa, pada umat manusia (sesama anak bangsa), atau pada Tuhan?  Tokoh bapak di atas jelas tidak mempunyai tanggung jawab kepada selain keluarganya. Bahkan, ia termasuk yang memiliki saham  menghancurkan negara ini.  Karena perbuatan buruknya (korupsi), menjadikan negara ini banyak hutangnya.  Karena perbuatan buruknya pula, terjadi ketimpangan ekonomi yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial negeri ini. Jadi,kalau negara ini dikatakan telah tidak berbentuk lagi (bentuk remuk), boleh jadi disebabkan merajalelanya korupsi, penegakan hukum yang tidak adil, berkuasanya kalangan penguasa dan konglomerat, dan berbagai macam bentuk penyimpangan lainnya.

      Apakah cukup dirinya saja menjadi tumbal dan siap disiksa api neraka sementara keturunannya dinilai sebagai orang-orang suci?  Pernyataan sang bapak kepada anak-anaknya mencerminkan kedangkalan cara berpikirnya. Coba, kita renungkan dengan mengajukan pertanyaan: apakah yang diberikan kepada anak dan cucunya itu semuanya halal?  Kita mengatakan tidak halal alias haram.  Pertanyaan berikutnya, jika yang diberikan pada mereka (anak cucunya) sesuatu yang haram, apakah anak cucunya kelak menjadi orang-orang suci?  Jawabannya: bagaimana mungkin orang-orang yang suci (bersih) dibentuk dengan memberikan sesuatu yang haram karena sesuatu yang haram yang telah masuk ke tubuhnya mau tidak mau akan membentuk perilakunya.  Singkatnya, untuk menjadi orang-orang suci (saleh, bersih) harus diisi oleh yang bersih pula.

          Hal lain yang cukup menarik dari teks tersebut jika dikaitkan dengan pandangan hidup, dari ucapan sang bapak ada terkesan gejala hidup yang mau enaknya sendiri, menggampangkan segala hal, dan memperoleh kenikmatan dengan cara tidak perlu bersusah payah (hedonis).  Pandangan hidup yang dianut sang bapak jelas merupakan pandangan hidup manusia yang tidak bertanggung jawab.  Karena tidak memiliki tanggung jawab, ia melakukan segala macam cara sebagaimana terlihat pada teks di atas seperti “ (1) Perkara ijazahnya  bisa beli, ya beli sajalah …. (2) Lebih baik kalian pikirkan bagaimana caranya menyelamatkan kekayaan hasil korupsi bapak. (3) Pikirkan bagaiamana caranya memutihkan tabungan, (4) bagaimana caranya menghindar kalau disidik, dan (5) cari orang yang bersedia melindungi kita. (6) Bayar saja sedikit. (7) Kasih perempuan. (8) Lantas diperas….(9) Bagi rata kekayaan antara kita semua, jangan rebutan… (10) Hati-hati dengan kekuasaan. (11) Jangan silau dengan politik…(12) Tidak usah hebat-hebat punya nama besar, pokoknya korupsi jalan terus. (13) Kalau kalian punya jabatan di pemerintahan, meskipun tidak tinggi, kalau punya otak korupsi, bisa menjalankan korupsi dengan sistematis….. (14) Korupsi itu secukupnya sajalah. (15) Nanti cucu-cucu kalian tidak usah korupsi lagi, karena sudah punya modal untuk berdagang seperti orang baik-baik.  (16) Meskipun modalnya hasil korupsi, tetapi generasi penerus kita bisa menjadi orang suci.…(17) Biarlah bapak menjadi tumbal, biarlah bapak menanggung dosa dan masuk neraka…..”

***

     Tampaknya, kita perlu mencari sebuah contoh sebagai bahan pembanding yang benar-benar mencerminkan sebuah tanggung jawab yang sebenarnya. Potongan kisah (cerpen) berikut ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kita.

Sebelum menyimpulkan potongan kisah di atas, diharapkan kita dapat memenuhi kebutuhan kita tentang konsep tanggung jawab yang sebenarnya,  adakah kesamaan naluri `Sang Bapak` pada “Telepon dari Aceh” dengan `Sang Ibu` pada “Bulan Sabit” ? Keduanya jelas menunjukkan adanya kesamaan naluri kemanusiaan.  Baik pada `Sang Bapak` maupun `Sang Ibu` kedua-duanya berkeinginan menolong  anak-anaknya atau keturunannya agar mereka tidak sia-sia hidupnya (mati sengsara). Tetapi, ada hal yang berbeda.  Jika `Sang Bapak` menolong anaknya dengan cara-cara yang tidak benar (melalui praktek-praktek KKN walaupun peringkatnya ke-11.217), tidak demikian halnya dengan `Sang Ibu`.  Dalam hal ini seandainya ada pengorbanan dari sang bapak, pengobarnannya adalah pengorbanan yang mengarah pada hal-hal yang negatif, yaitu penyalahgunaan jabatan yang merugikan orang lain.  Pada `Sang Ibu` tidak demikian. Di sini  `Sang Ibu` menolong anaknya dengan pengorbanan nyawa.  Demi anaknya ia harus melakukan `sesuatu`  (tentu saja sangat terhormat), antara membunuh dan terbunuh.  Seandainya, ia membunuh pun tidak ada dosa karena ia dalam posisi terjepit.  Begitupun kalau terbunuh, dalam agama ia terhitung mati syahid karena membela keturunannya dari cengkeraman musuh merupakan ibadah.

***

        Dilihat dari sisi manapun `sang ibu` yang membela mati-matian anak putrinya dari cengkeraman manusia berhati binatang  merupakan tanggung jawab yang mulia.  Sedangkan `sang bapak` yang demi menjaga keturunannya dan kehormatannya terpaksa melakukan korupsi merupakan tanggung jawab yang dilumuri kehinaaan. Boleh juga, kalau bisa dikatakan, tanggung jawab yang tidak mulia atau tanggung jawab yang dinodai oleh kehinaan.  Sebagai penutup coba kita renungkan tulisan sang anak yang kecewa dengan perilaku sang bapak yang korup.

***

 Keberanian

***

          Di masa reformasi tiga masalah sosial di atas masih tetap ada. Tampaknya, penyakit-penyakit sosial hasil peninggalan orde baru belum benar-benar hilang. Bahkan, seperti korupsi kehadiran KPK ternyata tidak membawa efek. KPK sendiri terkesan dalam menangani masalah korupsi masih tebang pilih. KPK diibaratkan seperti pisau bermata dua: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pimpinan KPK sekarang ini sangat mungkin banyak diragukan baik kredibilitas maupun integritasnya. Ketua KPK sendiri masih terbilang aktif di kepolisian. Bagaimana kalau di kepolisian suatu saat ada penyelewengan yang berkaitan dengan  penyalahgunaan anggaran? Apakah bisa dijamin KPK mau melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan? Rasa-rasanya sulit untuk dilakukan bukan? Buat kita tampaknya salah satu butir yang terdapat dalam tuntutan reformasi yang tempo hari pernah digadang-gadang: pemberantasan korupsi, tidak banyak bisa diharapkan. Adagium yang mengatakan `seperti menggantang asap` benar-benar berlaku saat ini.

    Penempatan anggota Polri di KPK baik sebagai anggota maupun pimpinan jelas tidak menjamin ke depannya keindependenan KPK. Apalagi kalau terbukti mereka yang dari anggota Polri tidak mau mengundurkan diri dari keanggotaannya. Kebijakan penempatan anggota Polri baik di KPK maupun di berbagai instansi pemerintah (walaupun untuk terakhir ini masih boleh dikatakan minim) mengingatkan kita ketika di masa orde baru pimpinan yang berkuasa pada waktu itu menempatkan ABRI di berbagai instansi baik di pemerintahan, BUMN, maupun instansi swasta. Kebijakan orde baru pada waktu itu berkaitan dengan dwi fungsi ABRI. Kalau saat ini, di masa reformasi ada wacana kebijakan penempatan anggota Polri di berbagai instansi, bukankah ini bertentangan dengan salah tuntutan reformasi: pencabutan dwi fungsi TNI/Polri? Ataukah diam-diam TNI juga mengendap-endap ingin juga ditempatkan di instansi pemerintah yang sekarang ini diberikan kewenangan pada Polri?

***

          Menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI (TNI/Polri) seperti yang pernah dilakukan oleh penguasa orde baru jelas merupakan kemunduran karena hal itu bertentangan dengan kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi yang namanya kekuasaan itu di tangan rakyat. Karena demokrasi di tangan rakyat, sangat tidak layak menempatkan TNI/Polri di berbagai instansi. Dengan menempatkan TNI/Polri di berbagai instansi baik instansi yang jelas-jelas independen seperti KPK maupun pemerintah dan BUMN/BUMD dikhawatirkan negara ini akan mengarah pada militerisme. Apa jadinya kalau negara ini menjadi negara di bawah kekuasaan militer (TNI/Polri) seperti pernah kita rasakan di masa orde baru dulu? Apa jadinya kalau di pemerintahan kelak yang justru memegang kekuasaan dan mengatur negara itu militer? Boleh jadi akan terulang kembali penguasa tunggal yang bisa berkuasa seumur hidup. Indonesia sebagai negara demokrasi akan luntur karena sudah bisa dipastikan kalau diadakan pemilu sama seperti pemilu-pemilu di masa orde baru sekedar pesta demokrasi. Di masa orde baru sudah di-setting sedemikian rupa partai yang harus menang adalah partai penguasa siapa lagi kalau bukan Golkar. Agar terjadi kekuatan tunggal semua elemen harus menjadi pendukung pemerintah. Pendukung pemerintah itu akan diperkuat dengan adanya Fraksi ABRI di DPR. Kalau perlu, Fraksi ABRI juga ada di DPRD I dan II. Dengan demikian, negara ini mengarah pada oligarki karena pemerintahan dijalankan oleh golongan tertentu yang dalam hal ini sama seperti orde baru: partai yang berkuasa, militer, dan golongan atau kelompok tertentu. Demokrasi seperti itu jelas demokrasi yang tidak sehat alias demokrasi yang mengalami kematian.

Matinya demokrasi akan menyuburkan kembali totalitarisme kekuasaan. Totalitarisme kekuasaan justru akan menyuburkan masalah-masalah sosial seperti yang tercantum di atas. Tidak mustahil di berbagai instansi baik instansi pemerintahan, BUMN, maupun swasta penempatan orang bukan lagi pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam good governance seperti profesionalisme. Bisa saja penempatan orang berdasarkan hubungan kekeluargaan, almamater, atau kekuasaan. Supaya kekuasaan itu langgeng sehingga tidak terjadi pemakzulan partai yang berkuasa, seperti yang disebutkan di atas, tidak mustahil penguasa akan merekrut orang-orang yang satu suara. Sangat diharamkan adanya oposisi sehingga check and balance dihindari. Kalau sudah seperti itu, tidak perlu lagi ada pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.  Penguasa yang didominasi oleh militer berkolaborasi dengan anggota dewan yang sama-sama punya kepentingan akan mendorong adanya undang-undang yang cenderung melindungi usaha-usaha mereka sehingga apapun yang mereka lakukan dilindungi oleh negara. Kalau ada yang menentangnya, orang atau LSM atau partai sah-sah saja dianggap penghalang atau bisa juga radikal sehingga perlu disingkirkan.

***

          Kita tidak menghendaki adanya kematian demokrasi. Dengan matinya demokrasi, boleh jadi tidak akan ada lagi pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, atau bupati). Sebagai gantinya semua jabatan kepala daerah akan dijabat oleh militer entah dari TNI atau Polri. Memang ada pemilu, tetapi tidak akan ada suasana seperti sekarang ini karena yang dipilih oleh rakyat bukan anggota dewannya. Rakyat hanya memilih partai bukan calon anggota dewannya. Lembaga yang mengelola pemilu seperti KPU dan Bawaslu memang ada, tetapi lebih sebagai lembaga seperti macan ompong (bukan hanya ompong tapi juga kuku-kukunya telah dicopot) sehingga ketika ada kecurangan cuek-cuek saja. Anggota dewan yang terpilih bukan anggota dewan pilihan rakyat. Bukan juga anggota dewan yang mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka seperti `paduan suara.` Mereka hanya berprinsip pada 3D: Datang, Duduk, Duit. Karena menganut prinsip tersebut, tidak mustahil mereka juga seperti `kerbau yang dicocok hidungnya`. Mereka yang mengaku wakil rakyat kalau sudah seperti itu tentu saja kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Kalau kepentingan politik sudah lebih diutamakan, kita tidak bisa berharap banyak pada wakil-wakil rakyat simbolis itu. Karena itu, kita tidak menghendaki kehadiran dwi fungsi ABRI. Bukankah dampak yang ditimbulkan memang benar-benar mematikan demokrasi?

***

          Wakil rakyat simbolis yang lebih mengutamakan aspirasi politik tidak bisa diharapkan bisa mempertahankan sistem desentralisasi yang saat ini kita anut dan terapkan di negara ini. Jika sistem sentralisasi kekuasan akan diberlakukan lagi, sengan sendirinya, tentu saja otonomi daerah juga lambat-laun akan dihapus. Kalau otonomi daerah sudah tidak ada lagi, jangan diharapkan ada daerah yang benar-benar bisa melakukan inovasi daerah. Dengan kata lain, akan terjadi juga kematian kreativitas. Semua daerah akan dibuat seragam dalam melakukan apapun. Jadi, tidak boleh ada daerah yang berprestasi misalnya dalam hal pelayanan publik. Anggota dewan yang ada cenderung seperti diuraikan di atas menjadi penurut dan dihindari adanya oposisi. Oposisi buat pemerintah yang berkuasa sah-sah saja kalau dianggap sebagai penghalang atau radikal. Tidak mustahil mereka yang dianggap oposisi tidak bersih lingkungan. Akhirnya, cara-cara orde baru agar orang benar-benar bersih lingkungan dilakukan  screening  atau akan habis-habisan diinterogasi. Orang yang di-screening mau salah atau tidak salah harus masuk RTM. Kisah tentang nasib rakyat kecil yang belum tentu salah sehingga harus masuk RTM bisa dilihat pada petikan cerpen di bawah ini.

Apa kesalahan Kamil sehingga tidak dibolehkan meninggalkan kantor? Kamil dianggap bersalah karena dituduh membocorkan korupsi di sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan milik negara yang dipimpin militer tempat dia bekerja. Semua urusan-urusan kecil sampai dengan urusan belanja, bengkel, dan pengiriman hasil produksi diambil alih oleh pimpinan yang dalam cerpen tersebut dilakukan oleh Pak Mayor. Tentu saja, semua urusan kecil itu dalam pelaporan keuangannya telah di-mark up harganya. Dalam pembelian tanah yang rencananya untuk lahan karyawan di perusahaan tersebut juga tidak luput dari manipulasi harga. Harga satu meter tanah yang sebenarnya hanya Rp500.000,00 di-mark up menjadi Rp1.500.000,00. Bahkan, Pak Jenderal, Pak Kolonel, dan Pak Mayor pernah minta uang kontan untuk didepositokan atas nama-nama pribadi mereka. Benar-benar gila-gilaan bukan? Kebijakan di masa orde baru yang menempatkan ABRI baik di instansi pemerintah, BUMD, BUMN, maupun instansi swasta tidak menjamin tidak adanya korupsi. Apakah pemerintah yang saat ini berkuasa yang katanya sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip good governance menjamin sepenuhnya tidak ada korupsi di lembaga yang dipimpinnya?

Di atas disebutkan bahwa ABRI sebagai kekuatan sosial, memiliki dua buah fungsi, yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. Sebagai stabilisator ABRI berupaya menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena memang kebijakan dwi fungsi ABRI berkenaan dengan upaya menstabilkan negara dari ancaman komunisme, ABRI secara ketat melakukan screening atau dengan istilah yang popular bersih lingkungan. Di perusahaan tempat Kamil bekerja juga dilakukan bersih lingkungan. Salah seorang karyawan yang menjadi korban aktivitas tersebut adalah Wilson Manurung. Wilson yang sarjana psikologi menjabat Manajer SDM suatu kali membela mati-matian anak buahnya terpaksa di-PHK. Rupanya, tidak hanya di-PHK, Wilson juga ditahan di RTM dengan alasan tidak bersih lingkungan karena menurut Pak Mayor mertuanya adalah tokoh buruh yang berafiliasi ke komunisme. Kehadiran mereka di perusahaan milik negara itu telah tidak membuat kenyamanan buat karyawan-karyawatinya karena mereka selalu menggunakan ungkapan tidak bersih lingkungan atau bahasa sarkasmenya entah orang tua atau kakek-neneknya pengikut komunis. Masalah bersih lingkungan selalu saja disampaikan setiap apel.

***

          Kita tidak menginginkan kembalinya kebijakan yang berkaitan dengan dwi fungsi ABRI di negara ini. Dari petikan cerpen di atas kita sudah melihat ternyata tidak menjamin dwi fungsi ABRI itu bisa menstabilkan negara. Terbukti, banyak anak bangsa yang merasa tidak nyaman dengan penempatan anggota ABRI di instasi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Di samping selalu berlindung di balik konsep bersih lingkungan, mereka juga masih berperilaku `aji mumpung`. Hal itu terbukti banyak juga anggota ABRI yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi pemerintah yang berkongkalikong dengan para konglomerat. Para konglomerat atau importir `nakal` yang mempunyai kepentingan selalu menggunakan ABRI sebagai alatnya sehingga mereka dengan amannya bisa `mengemplang` anggaran. Praktek-praktek seperti itu jelas merugikan negara. Kalau memang sudah seperti itu, jangan lagi negara ini memberlakukan kebijakan yang jelas-jelas salah. Jadi, tidak usah lagi ada dwi fungsi ABRI. Biarkan saja ABRI seperti sekarang ini cukup berperan dalam mempertahankan negara dari gangguan luar.

***

          Kita jangan menjadi bangsa yang diibaratkan dalam sebuah pepatah `hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali`. Cukup sekali saja kita merasakan sejarah kelam kehidupan berbangsa akibat adanya dwi fungsi ABRI. Kita banyak berharap agar tuntutan reformasi yang sampai sekarang belum dicabut tetap harus dipertahankan. Kita berharap pimpinan negara ini masih bisa berpikir jernih agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan mewujudkan negara oligarki karena kita juga telah merasakan pahit getirnya hidup bernegara. Kita menginginkan negara ini benar-benar menerapkan sepenuhnya baik pilar-pilar maupun prinsip-prinsip good governance karena hanya dengan cara itu kita bisa mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.

Sumber Gambar:

1. (https://www.ayoksinau.com/tanggung-jawab/ )
2. (https://www.kompasiana.com/junaidi_khab/5a0393dd8325cc34c578c7d2/kpk-harus-mawas-diri-dalam-memberantas-korupsi)