GOOD GOVERNANCE

Subagio S.Waluyo

Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) sebuah kata yang tidak asing terdengar lagi bagi orang-orang yang terjun di bidang pemerintahan atau kalangan akademis yang mengkaji ilmu-ilmu administrasi publik/ilmu politik. Apakah istilah Good Governance (GG) yang demikian mudah diucapkan juga demikian mudah diimplementasikan? Tentu saja dalam praktek keseharian sangat sulit bisa dibuktikan apakah sebuah pemerintahan baik di pusat maupun di daerah di Indonesia benar-benar bisa melaksanakannya? Masalah GG ini masih sebuah tanda tanya besar implementasinya terutama di Indonesia. Konsep GG yang demikian apik baik di pilar-pilarnya maupun di prinsip-prinsipnya ternyata sangat sulit bisa diterapkan secara sempurna. Selalu saja dalam upaya menerapkan konsep tersebut berhadapan dengan tembok besar yang boleh  jadi tembok besar itu bernama perilaku bangsa yang tidak pernah mau berubah atau masih adanya syahwat politik di antara para penguasa negeri ini. Meskipun demikian, tidak ada salahnya siapa pun orangnya yang masih punya perhatian terhadap GG membaca dan mengkaji file-file berikut ini agar tidak terjadi gagal paham. Silakan diklik dan diunduh file-file berikut. Semoga bermanfaat. Salam takzim dari Subagio S. Waluyo (Pemerhati masalah Good Governance).  

1. Buku-Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance
2. Buku-Cetak Biru Sistem Aplikasi e-Government
3. Buku-Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah
4. Buku-Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Buku-Mengawal Perkembangan Democratic Governance
6. Buku Pedoman-Kerangka Kerja Interoperabilitas e-Government Indonesia
7. buku-Prinsip-Prinsip dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Buku-Sistem Informasi dan Manajemen e-Government
9. Modul 1-Hukum Administrasi Negara-Materi IX: Good Governance
10. Modul-Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar
11. Penelitian-Analisis Penerapan Good Governance oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik