Subagio S.Waluyo (ed.)
Tanpa terasa kita sudah memasuki masa 21 tahun sejak pertama kali UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diterapkan di negeri kita tercinta ini. Undang-undang yang lima tahun kemudian diganti (agar lebih halus dikatakan diperbaharui) dengan UU Nomor 32 tahun 2004 pada akhirnya sepuluh tahun kemudian diperbaharui lagi dengan UU Nomor 23 tahun 2014. Jadi, sudah tiga kali dalam rentang waktu 21 tahun kita menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Tapi, dengan kecirian isi yang khas pada undang-undang produk reformasi itu yang di antaranya berkenaan dengan disentralisasi, otonomi daerah, dan good governance sudahkah diterapkan sepenuhnya? Apakah masih ada persepsi bahwa bandul yang sekarang ada saat ini ke arah yang cenderung pada sentralisasi? Atau malah sebaliknya, bandul tersebut semakin mendekati desentralisasi? Apakah otonomi daerah sudah benar-benar dilaksanakan tanpa ada campur tangan pusat terhadap daerah? Apakah good governance yang jauh sebelum munculnya baik undang-undang yang pertama maupun yang ketiga tentang Pemerintahan Daerah baik pilar-pilarnya maupun prinsip-prinsipnya sudah diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan dikaji lewat berbagai penelitian atau kalau tidak mau repot cari saja di berbagai media sosial yang memberitakan tentang ketiga hal itu.
Kali ini, saya, selaku editor sekedar memaparkan hasil pekerjaan orang lain (tentu saja ada beberapa hasil pekerjaan saya) dalam bentuk presentasi. Semua bahan presentasi yang dipaparkan sesuai dengan judulnya membahas seputar Desentralisasi dan Otonomi Daerah (DOD) serta Good Governance (GG). Bahan-bahan presentasi yang termuat di sini bisa dijadikan stimulus bagi orang yang ingin menulis tentang DOD dan GG. Bisa juga dijadikan sebagai bahan pengayaan untuk mempelajari masalah-masalah di seputar DOD dan GG. Tentu saja sebagai bahan presentasi sangat-sangat mungkin tidak memuaskan orang-orang yang ingin mengkaji lebih jauh tentang DOD dan GG. Sebagai langkah awal apa salahnya jika tidak ada rotan akar pun berguna. Semoga sumbangsih ini bermanfaat buat saya secara pribadi dan juga pembaca. Selamat membaca dan mengkaji!
02. Desentralisasi
03. Implementasi Kebijakan Desentralisasi
04. Isyu-Isyu Strategis Desentralisasi di Indonesia
05. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
06. Kebijakan Penataan Daerah Terkait DOB Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014
07. Memperkuat Otonomi Daerah, Membangun Indonesia dari Daerah
08. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
09. Revitalisasi, Desentralisasi&Otonomi Daerah
10. Desentralisasi di Indonesia
11. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah
12. Inovasi Daerah dalam Bab XXI-UU Nomor 23 Tahun 2014
13. Urusan-Urusan Pemerintahan Hubungan Pusat dan Daerah
14. Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia
16. Teori-Teori dalam Pemerintahan Daerah
Sumber Gambar:
(https://drive.google.com/file/d/15YdBeeZOTBVEIy2X7L1DSNW1V1yyDJv7/view?usp=sharing)
