Subagio S. Waluyo

***

          Ada pernyataan yang menarik dari tulisan di atas, yaitu “Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang”. Kenapa sudah tahu kalau korupsi memiliki dampak yang masif masih saja ada kebijakan yang malah menguntungkan para koruptor? Semua orang sudah tahu kok, tidak ada istilah `kapok` buat seorang koruptor setelah melakukan tipikor! Mereka yang sudah bebas dari lapas mendapat kehormatan ditempatkan sebagai salah seorang petinggi partai. Orang itu merasa bangga dengan jabatannya di partai. Bahkan, dia akan semakin bangga kalau nantinya jadi anggota parlemen alias wakil rakyat dari kalangan mantan koruptor. Lebih jauh dari itu, dia akan semakin-makin bangga kalau diangkat jadi menteri dari kalangan mantan koruptor. Semua ini jelas menunjukkan ketidakkonsitenannya pemegang tampuk pimpinan di negara ini memberantas yang namanya korupsi. Jadi, apa gunanya kalau ada pesan seperti ini: “Jangan sampai korupsi menjadi budaya dan norma di Indonesia” kalau dari pimpinan negara ini pun sangat diragukan komitmennya untuk memberantas korupsi?

          Memberantas korupsi harus dimulai dari sikap komitmen dan konsisten pimpinan negara ini. Kita mulai saja dari membenahi regulasinya yang sempat menuang kritik. Kenapa harus regulasinya? Kita mulai dari regulasinya karena untuk membenahi korupsi memang harus bersih dari hal-hal yang bersifat kontroversial. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang kontroversial, nanti penerapan regulasinya berantakan. Korupsi bukan semakin menurun, malah semakin menggurita seperti sekarang ini. Berbicara tentang regulasi yang kontroversial, ternyata Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK mengundang kontroversial. Silakan kita simak tulisan di bawah ini.

Apa yang bisa kita komentari setelah membaca tulisan di atas? Walaupun tidak semua butir di atas dikomentari, ada beberapa butir yang perlu kita catat.  Pertama, KPK tidak lagi lembaga negara independen. Apa jadinya kalau KPK bukan lagi menjadi lembaga negara independen? Bisa jadi KPK akan jadi alat negara. Bukankah dengan cara demikian KPK yang semula merupakan alat hukum berubah menjadi alat politik? Kalau sudah menjadi alat politik, sangat-sangat mungkin pemberantasan korupsi akan stagnan karena boleh jadi akan ada perlakuan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apa dampaknya dengan adanya perlakuan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi? Sudah bisa dipastikan korupsi akan semakin meningkat, baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Jadi, kalau akhir-akhir ini korupsi semakin meningkat tudingan pertama adalah adanya perubahan status KPK yang semula merupakan lembaga independen menjadi lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK sebagai lembaga antirasuah telah dibunuh dalam regulasi terbaru tersebut.

          Kedua, berkaitan dengan nomor 1 di atas, di butir 10  disebutkan bahwa Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara. Apa jadinya kalau pegawai KPK itu ASN, entah nantinya ada di antara mereka PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang suatu saat ditugaskan untuk melakukan menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di pusat berani mereka melakukannya? Kita ragu-ragu dengan keberanian pegawai KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang terbilang besar karena status mereka sebagai PNS atau P3K. Lain halnya kalau KPK masih tetap berstatus sebagai lembaga antirasuah yang independen dan pegawainya juga bukan ASN, bisa dipastikan mereka akan berani untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, baik kasus-kasus korupsi yang tergolong kecil maupun besar. Jadi, kita tampaknya tidak bisa berharap banyak terhadap lembaga antirasuah yang bernama KPK itu. Kita pun pasti akan menemukan sekian banyak mega korupsi yang tidak akan terkuak oleh KPK. Kita pun akan melihat ke depannya perubahan status KPK dari sebuah lembaga antirasuah yang independen menjadi lembaga yang eksekutif akan berakibat pada peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas korupsi di negara ini. Peningkatan korupsi di negara ini tentu saja akan berdampak masif.

***

Korupsi yang semakin meningkat akan berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan miskin karena orang-orang yang kaya akan semakin kaya dan juga semakin berkuasa. Orang-orang miskin akan semakin miskin sehingga orang-orang jenis ini lambat-laun tidak lagi punya peran karena hak-haknya sebagai warga negara telah tercampakan. Orang-orang miskin ini akan jadi bulan-bulanan orang-orang kaya yang punya kekuasaan untuk menindas mereka yang miskin. Orang-orang miskin itu tidak lagi punya panggung. Orang-orang miskin itu kalau sakit akan dibiarkan sampai meregang nyawa. Lembaga-lembaga pendidikan akan menutup mereka untuk mengecap bangku pendidikan. Mereka yang miskin akan tetap bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin pengetahuan. Para birokrat yang sudah terlanjur banyak makan uang haram lewat suap, di antaranya, akan setengah hati melayani mereka. Fasilitas pelayanan publik buat orang miskin telah tertutup. Kalau suatu saat ada yang menyulut mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang telah membuat mereka sengsara jangan heran karena semua itu berawal dari korupsi yang dilakukan oleh para pemegang tampuk pemerintahan di negara ini.

***

          Dilihat dari sisi pembangunan, korupsi akan berdampak pada kualitas hasil pembangunan. Hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah bisa dipastikan seperti bangunan yang kekar, tapi sesungguhnya rapuh. Orang menyebutnya sebagai `gigantisme`. Berbicara tentang `gigantisme`, kita tidak bisa melupakan pembangunan yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru. Ternyata, pembangunan yang dihasilkan menghasilkan sebuah `gigantisme`. Tampak luar seperti sebuah pembangunan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi peningkatan kesejahteraan rakyat itu tidak terlepas dari lilitan utang yang harus dibayar oleh rezim berikutnya. Ternyata, rezim berikutnya yang mengaku sebagai rezim reformasi tidak kalah hebatnya dalam berutang. Berapa besar utang Indonesia kini?  Data tentang utang negara ini bisa dilihat pada petikan berita berikut ini.

          Kalau mengamati tulisan di atas, kita akan mendapati bahwa utang negara ini masih tergolong aman karena rasionya hanya 39,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB negara kita saat ini Rp19.588,4 triliun. Memang, jika dibandingkan dengan besaran utang masih tergolong aman, tapi bagaimana kesanggupan negara ini membayar utang-utangnya? Jangan-jangan yang terbayar bunganya sementara utang terus saja menumpuk? Kalau itu terjadi, sangat-sangat mungkin beban utang dipikul oleh rakyat. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Bisa-bisa saja secara sepihak pemerintah menaikkan harga BBM, TDL, BPJS, dan sebagainya yang semuanya dibebankan ke rakyat. Atau bisa juga rakyat diminta patungan bayar utang negara seperti yang tampak di gambar karikatur di bawah ini?

***

          Korupsi juga berdampak masif pada perilaku masyarakat. Sangat mungkin kalau korupsi sudah menggurita, masyarakat akan beranggapan korupsi merupakan sesuatu yang wajar. Kalau sudah dianggap wajar orang melakukan korupsi, lambat-laun korupsi akan dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang lumrah. Artinya, akan terjadi pembiaran orang yang ingin cepat kaya melakukan korupsi. Masyarakat akan cuek-bebek terhadap segolongan orang yang melakukan korupsi. Boleh jadi ketika ada orang yang berbaik hati pada mereka padahal orang tersebut jelas-jelas seorang koruptor, masyarakat yang sudah menerima kebaikan dari sang koruptor akan membela atau melindungi sang koruptor. Bisa-bisa saja masyarakat ini siap berjibaku membela sang koruptor. Kalau sudah seperti itu, siap-siap saja bangsa dan negara ini terjun ke jurang negara gagal. Mau kita masuk ke jurang negara gagal seperti yang disampaikan Daaron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Mengapa Negara Gagal?

***

Pada saat mempelajari demokrasi, kita kerap disuguhi bahwa demokrasi adalah dasar hidup bermasyarakat dan bernegara yang mengandung arti rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk ketika menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Bukan itu saja, kita pun disuguhi tentang tujuan dan fungsi demokrasi. Tentang tujuannya disebutkan bahwa tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan tentang fungsinya diuraikan berikut ini.

• Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum.
• Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga.
• Memberikan perlindungan hak asasi manusia pada setiap warga negara.
• Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu.

(https://www.merdeka.com/jabar/memahami-makna-demokrasi-beserta-bentuk-fungsi-dan-prinsipnya-kln.html)

Dengan demikian, semua yang kita dapati selama mempelajari demokrasi merupakan sebuah gambaran yang ideal agar sebagai warga negara yang baik kita bisa menegakkannya. Artinya, penegakan demokrasi merupakan syarat mutlak bagi siapapun yang mau terlibat dalam aktivitas berpolitik.

          Penegakan demokrasi bisa rusak karena gara-gara adanya tipikor yang dilakukan para politisi yang memang diragukan integritasnya. Para politisi yang sudah kadung termakan ajaran Machiavelli mau melakukan apa saja karena yang ada di benaknya hanya sebuah kekuasaan yang harus direbut. Salah satu cara yang menurut pandangan mereka mudah dilakukan apalagi kalau bukan korupsi. Mereka tidak sadar (memang sengaja tidak sadar?) bahwa kekuasaan politik yang dicapai dengan cara-cara kotor, seperti korupsi, akan menghasilkan pemerintahan yang juga kotor. Bagaimana kalau ternyata kita dapati di sebuah negara pemerintahannya sudah dinilai kotor atau tidak legitimate? Bisa dipastikan rakyatnya tidak memiliki kepercayaan pada elite pemerintahannya. Semua yang disampaikan oleh para elite kekuasaan di negara tersebut dipandang sebagai hoaks. Apa enaknya jadi pimpinan di sebuah negara kalau setiap informasi yang disampaikan belum apa-apa sudah distigma `bohong`? Bisa dipastikan para elite politik yang memimpin negara tersebut tidak merasa nyaman dalam menjalankan roda pemerintahannya. Untuk itu, setiap elite politik, baik di level daerah maupun nasional (kalau perlu internasional), harus bersih bukan saja dari korupsi tapi juga teman dekatnya: kolusi dan nepotisme. Dalam rangka menegakkan demokrasi, kita harus mencegah semua hal yang berbau dinasti politik seperti yang terlihat pada karikatur di atas.

***

          Di sebuah negara kalau pelayanan publik (PP)-nya tidak/kurang baik, bisa disimpulkan ada sesuatu yang tidak beres. Coba saja dievaluasi, apakah ada regulasi yang mengatur tentang PP? Kalau memang belum ada, segera saja dibuat regulasi yang mengatur tentang PP. Regulasi PP sudah ada, tapi masih ada komplain dari masyarakat. Ada apa lagi nih?  Ternyata, sarana yang digunakan untuk PP belum memadai (tidak berbasis IT). Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah segera melengkapai sarananya sekalian melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) buat para ASN yang nantinya ditugaskan melakukan PP. Regulasi sudah ada. Sarana PP berbasis IT dengan para ASN yang mumpuni juga sudah ada, tapi masih saja ada keluhan. Ada apa lagi nih?  Hasil pengamatan yang dilakukan masyarakat yang mendapat PP dari para ASN menunjukkan kalau para ASN masih melakukan praktek-praktek kotor, seperti KKN. Ketika melayani masyarakat biasa, banyak di antara mereka yang masih melayaninya setengah hati. Tapi, kalau berhadapan dengan orang-orang yang terlihat intelek dan berduit, mereka melayaninya dengan baik dan benar sehingga dilayani dengan cepat. Jadi, di kalangan birokrat kita masih bercokol penyakit KKN yang harus disingkirkan. Regulasi dan sarana yang boleh dikatakan sudah memadai belum bisa dipastikan bisa mengefektifkan dan mengefisienkan PP kalau ternyata masih ada penyakit-penyakit yang tergolong KKN. KKN (salah satunya korupsi) terbukti berdampak pada PP yang kerap menimbulkan komplain bagi masyarakat. Kita tidak perlu menutup mata kalau di negara ini pun masih ada praktek-praktek korupsi dalam PP.

***

Korupsi bisa menurunkan kualitas lingkungan hidup (LH). Kenapa? Bagaimana caranya? Apakah bisa dibuktikan? Menurunnya kualitas LH sangat bergantung pada adanya kebijakan yang mengatur masalah LH. Aturan (regulasi)-nya sudah ada. Anggaran untuk itu juga sudah ada. Tapi, karena integritas orang-orang yang menjadi pelaksana dalam menjaga kualitas LH diragukan, akibatnya regulasinya diabaikan dan dananya sebagian ditilep oleh sang pejabatnya alias ada korupsi dalam pengaturan LH di negara ini. Korupsi di bidang pelestarian LH salah satunya adalah dana reboisasi yang pernah santer di masa-masa awal reformasi. Korupsi dana reboisasi walaupun para aktornya masuk lapas tetap saja masih ada sampai saat ini. Di Kabupaten Kupang, misalnya, dari dana reboisasi sebesar Rp541 juta, sebagian besar, Rp423.024.000,00 ditilep oleh oknum setempat yang dipercayakan untuk mendistribusikan dana ke empat desa dalam empat kecamatan di Kabupaten Kupang (https://m.jpnn.com/news/dana-reboisasi-hutan-dikorupsi-sebegini-banyaknya-buset). Dana reboisasi yang digelontorkan itu semula untuk Proyek Pemeliharaan Tanaman. Karena sebagian besar anggarannya ditilep (dikorup), bisa dipastikan seberapa besar dana yang bisa diserap untuk dimanfaatkan reboisasi intensif (?). Kita bisa memastikan sangat sedikit lahan-lahan gundul yang akan direboisasi. Juga sudah bisa dipastikan akan terjadi di empat desa, yang terdapat di empat kecamatan tersebut penurunan kualitas LH. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi berdampak masif terhadap penurunan kualitas LH.

***

Korupsi menuang petaka. Kira-kira statement itu yang perlu kita sampaikan di sini. Memang, statement itu terkesan sinisme. Tapi, kita `kan sudah bisa melihat fakta yang ditemukan. Semua yang disampaikan di atas sudah bisa dijadikan bukti betapa parahnya kalau terjadi dalam sebuah negara adanya korupsi yang telah demikian masif. Semua sisi kehidupan bisa dipastikan terkena imbasnya. Jadi, korupsi dan konco-konco-nya (kolusi dan nepotisme) di manapun mereka berada harus dibasmi. Jangan sampai mereka (KKN) itu menjadi budaya di negara ini karena kita tidak mau melihat lagi dampak masif KKN. Kita juga berharap agar korupsi bukan menjadi kesempatan yang dicita-citakan sebagaiman tercantum dalam karikatur di atas.

Sumber Gambar:

• (https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5666636/miris-keluarga-di-cianjur-huni-gubuk-reyot-ha nya-makan-singkong)
• (https://www.cnbcindonesia.com/market/20220621120023-17-348877 /ngeri-ini-yang-terjadi-jika-negara-bangkrut-akibat-utang)
• (https://daerah.sindonews.com/read/126044/174/parpol-pengusung-koruptor-sama-dengan-mengkhianati-reformasi-1596784123)
• (https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/999-korupsi-di-birokrasi)
• (https://www.solopos.com/karikatur-korupsi-116611)